MAKASSAR, RADARMAKASSAR.ID- DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan rapat kerja laporan pertanggungjawaban APBD akhir tahun 2025 gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan di komisi E bersama mitra dinas terkait diantaranya dinas pendidikan (Disdik) provinsi sulawesi selatan di kantor Bina Marga Rabu (1/4/2026).
Pada kesempatan tersebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian anggota DPRD provinsi sulawesi selatan yang dinilai belum terlaksana dengan baik melaksanakan program.
Anggota komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bidang kesejahteraan rakyat dan pendidikan, Yeni Rahman menyoroti terkait penggunaan Dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dinilai tidak efektif pasalnya hanya terealisasi setengah dari target Serapan.
“Tadi pak kadis menyampaikan bahwa Dana BOS untuk tingkat SMA hanya serapan anggaran yang terealisasi hanya 56,17 persen padahal harusnya ni bisa mencapai 95 persen,” katanya usai rapat LKPJ yang di pimpin oleh Wakil Ketua Fadli Ananda.
Yeni Rahman sangat menyayangkan hal tersebut karena menurutnya sejauh ini Dinas pendidikan selalu mengeluhkan terkait anggaran pendidikan namun Dana BOS tak terealisasi dengan maksimal.
“Daripada dikembalikan lagi ada baiknya sekolah membuat program termasuk memberikan pelatihan kepada guru-guru agar bisa meningkatkan kualitas belajar mengajar untuk masa depan anak yang cerdas dan ceria,” ucapnya
Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian dan pengawasan untuk penggunaan Dana BOS agar sekolah bisa lebih kreatif dalam penggunanya agar bisa mencapai target Serapan dan tidak ada pengembalian.
“Tadi pak kadis menyampaikan alasan kenapa Serapan rendah karena sekolah masing-masing memiliki program namun perencanaan yang belum optimal, ” ungkapnya.
“Dana bos itu sebenarnya jantung nya operasional sekolah dan juga bisa dipakai untuk bimtek agar bisa meningkatkan kualitas guru,”tutupnya.(kas)