MAKASSAR, Radarmakassar.id – Pemerintah Kota menegaskan komitmennya untuk mengembalikan fungsi ruang publik dengan melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar dan drainase. Namun, penertiban ini dipastikan tidak akan mematikan mata pencaharian warga, melainkan diarahkan pada solusi relokasi dan penguatan modal usaha.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa langkah penertiban diambil untuk menjamin hak-hak masyarakat luas atas ruang kota yang nyaman. Ia menekankan bahwa fasilitas umum seperti pedestrian dan selokan bukanlah tempat yang diperuntukkan bagi aktivitas jual beli.
”Kota ini punya aturan dan sistem. Ada hak-hak masyarakat yang harus dikembalikan, sehingga pedestrian dan selokan bukan tempat untuk berjualan,” tegas Wali Kota di sela-sela peringatan May Day bersama koalisi buruh di Lapangan Karebosi, Jalan Ahmad Yani, Jumat (1/5).
Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap para pedagang yang terdampak penertiban, Pemerintah Kota kata Appi sapaannya, telah berkoordinasi dengan perbankan, termasuk Bank Sulselbar dan Bank Himbara. Para PKL yang bersedia direlokasi akan diprioritaskan untuk mendapatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Namun, Wali Kota memberikan catatan khusus mengenai syarat penerimaan modal tersebut.
Pertama patuh aturan. Pedagang harus membuka usaha di lokasi baru yang sesuai dengan aturan tata ruang. Kedua, legalitas lokasi. Fasilitas permodalan hanya diberikan kepada mereka yang tidak lagi melanggar aturan (tidak berjualan di trotoar/drainase).
”Kami sudah memastikan alur ini berjalan dengan syarat; salah satunya adalah saudara-saudara kita yang dalam proses penertiban ini membuat usaha di tempat baru yang sesuai aturan. Semakin kesini KUR ini prosesnya semakin mudah dan nilainya semakin besar untuk akses permodalan,” tambahnya.
Momentum peringatan Hari Buruh (May Day) tahun ini juga dijadikan ruang diskusi bagi Pemerintah Kota untuk mendengar berbagai fenomena sosial, termasuk persoalan kesejahteraan pekerja dan pelaku usaha kecil.
Wali Kota mengapresiasi Koalisi Gerakan Rakyat yang menginisiasi acara peringatan dengan cara yang kondusif. Ia berharap semua persoalan, termasuk penataan PKL, dapat diselesaikan dengan “kepala dingin” melalui ruang komunikasi yang terbuka lebar antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.
”Bukan mencari siapa yang salah atau benar, tapi bagaimana kita mencari jalan keluar terbaik dari setiap persoalan yang ada,” pungkasnya. (jr)
