RADARMAKASSAR.ID, MAROS – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros hingga April 2026 baru mencapai 32,33 persen atau Rp112 miliar dari target Rp347 miliar.
Artinya, Pemkab Maros masih harus mengejar sekitar Rp234,9 miliar untuk mencapai target PAD tahun ini. Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi PAD yang digelar di Ruang Marusu, Selasa (12/5/2026).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, mengatakan, sektor Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) mencapai Rp4,3 miliar dari target Rp41 miliar
Kecamatan Camba menjadi wilayah dengan capaian tertinggi, yakni 23,90 persen atau Rp41,8 juta dari target Rp175 juta. Kecamatan Mandai menjadi wilayah dengan capaian paling rendah.
“Realisasi PBB di Mandai baru mencapai 1,59 persen atau Rp334 juta dari target sekitar Rp21 miliar,” katanya.
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, meminta seluruh kecamatan segera memaksimalkan potensi penerimaan pajak.
“Masih ada kecamatan dengan capaian sangat minim, tolong dicek,” ujarnya.
Ia menekankan agar satu bulan ke depan dimanfaatkan agar bisa mencapai target.
Selain sektor PBB, capaian PAD dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga April 2026 disebut mengalami peningkatan.
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi OPD dengan capaian tertinggi, yakni 69 persen atau Rp883 juta dari target Rp1,2 miliar.
Disusul Dinas Lingkungan Hidup dengan capaian 56 persen atau Rp142 juta dari target Rp250 juta.
Sementara Dinas Kesehatan mencapai 34 persen atau sekitar Rp10 miliar dari target Rp30 miliar.
Adapun capaian terendah berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang baru mencapai 19,12 persen atau Rp831 juta dari target Rp4,3 miliar.
“Kalau Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sekitar 19,9 persen atau Rp129 juta dari target Rp650 juta,” imbuhnya.
Ia juga menyebut Dinas Pertanian meminta penurunan target sewa Barang Milik Daerah (BMD) karena alat pertanian sering mengalami kerusakan dan terkendala biaya operasional.
“Tadi juga pertanian minta diturunkan target sewa BMD karena alatnya selalu rusak dan tidak ada biaya operasional,” tuturnya. (*)
