RADARMAKASSAR.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua yang direncanakan berdiri secara permanen di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja. Proyek strategis daerah ini ditargetkan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada Agustus 2025 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., melalui sambungan Zoom dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan, Lantai V Mal Pelayanan Publik (MPP) Kantor Bupati Barru, Senin (14/7/2025).
Dalam arahannya, Bupati Andi Ina menekankan pentingnya penyelesaian seluruh aspek teknis dan administratif, terutama legalitas lahan yang menjadi salah satu syarat utama dari pemerintah pusat.
Lahan seluas 7 hektare harus bersertifikat atas nama pemerintah daerah agar pembangunan fisik dapat dimulai.
“Kami sangat mengapresiasi 11 pemilik lahan yang telah menunjukkan iktikad baik untuk melepas lahan mereka demi kepentingan pendidikan. Pemerintah akan memastikan hak-hak masyarakat dilindungi secara adil dan transparan,” ujar Bupati Andi Ina.
Bupati menjelaskan, pembayaran ganti rugi lahan akan diupayakan melalui APBD Perubahan Tahun 2025 setelah dilakukan proses appraisal atau penilaian nilai tanah oleh tim independen.
Ia juga meminta dukungan lintas sektor, mulai dari Ketua DPRD, Kajari, Kapolres, Dandim, Kepala BPN, hingga Ketua Pengadilan Agama, agar proses sertifikasi dan penyelesaian hak masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu, sesuai batas waktu yang diberikan oleh Balai Pusat.
Sementara itu, Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., yang memimpin rapat secara langsung, menegaskan pentingnya segera memulai tahapan appraisal dan sertifikasi.
“Besok harus sudah mulai jalan. Ini komitmen kita bersama karena Sekolah Rakyat ini merupakan amanah dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Barru,” tegas Wabup Abustan.
Dari total kebutuhan lahan 7,5 hektare, saat ini telah tersedia 4,7 hektare, sementara 2,8 hektare sisanya masih dalam proses pelepasan hak oleh para pemilik lahan.
Salah satu perwakilan pemilik lahan, Syafiuddin, menyatakan kesediaannya mendukung penuh pembangunan tersebut.
“Kami merelakan tanah kami untuk dipakai membangun Sekolah Rakyat. Ini bagian dari ikhtiar kami untuk masa depan anak cucu di daerah ini,” ujarnya.
Wabup Abustan menambahkan, tim appraisal independen akan menilai harga tanah secara objektif, dan hasilnya menjadi dasar pembayaran melalui APBD Perubahan.
Forkopimda juga menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan, termasuk Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan Agama, Kepala BPN, dan Ketua DPRD Barru.
Dalam rapat tersebut, turut dibahas penyesuaian sementara aktivitas belajar. Saat ini, proses belajar-mengajar SMPN 8 Harapan/SMPN 17 Barru (Sekolah Rakyat rintisan) dialihkan ke Balai Latihan Kerja (BLK).
Pemerintah daerah akan memperbaiki fasilitas BLK melalui dana BPTT, sementara sarana pembelajaran didukung oleh Baznas Kabupaten Barru.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar sarana pendidikan. Dari sinilah akan lahir generasi pemimpin, ilmuwan, dan tokoh nasional masa depan dari Barru. Kita semua punya tanggung jawab untuk mewujudkannya,” pungkas Bupati Andi Ina.
Rapat turut dihadiri oleh Pj Sekda Barru, Kepala Dinas Sosial, Kadis PUTR Perkim, Plt. Kepala Kesbangpol, Kabag Ren Polres Barru, Kasat Reskrim, Camat Soppeng Riaja, Kades Lawallu, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.(**)
