RADARMAKASSAR.ID — Pemerintah Kabupaten Barru menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Penanganan Stunting dan Kemiskinan Terpadu, di Hotel Aryaduta Makassar, Sabtu (12/7/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam menekan angka stunting dan kemiskinan melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor dan basis data terintegrasi.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., menekankan pentingnya efisiensi dan sinergi dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting dan kemiskinan di daerah.
Wabup mengusulkan penyatuan dua tim koordinasi yang selama ini berjalan terpisah, yakni Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD), dengan pertimbangan efektivitas kerja dan kesamaan tujuan.
“Daripada banyak SK tapi tidak ada yang dikerjakan, lebih baik satu SK tapi bisa dikerjakan banyak hal,” tegas Abustan.
Lebih lanjut, Wabup menyoroti akar persoalan stunting yang kerap berhubungan dengan kemiskinan, pola asuh yang keliru, serta rendahnya akses terhadap layanan dasar dan informasi gizi. Ia menegaskan, stunting tidak hanya terjadi pada keluarga kurang mampu, tetapi juga bisa ditemukan pada keluarga mampu jika pola makan dan pengasuhan tidak sehat.
“Kita pernah temukan anak pejabat yang stunting karena setiap hari diberi makanan instan. Jadi ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga pola asuh,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Abustan juga menekankan pentingnya membangun sistem data terpadu by name by address yang memuat informasi lengkap tentang kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga. Dengan data yang akurat, kata dia, intervensi pemerintah maupun mitra non-pemerintah akan lebih tepat sasaran.
Mantan Sekda Barru ini juga mendorong optimalisasi peran pemerintah desa, termasuk pemanfaatan minimal 10 persen dana desa untuk program penanganan stunting dan kemiskinan. Ia menyesalkan masih adanya desa yang belum maksimal mengelola program tersebut.
“Ada desa yang justru meningkat angka stuntingnya setelah menerima dana karena intervensinya tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Selain pemerintah, Wabup juga mengajak sektor swasta dan komunitas ikut berperan aktif melalui program CSR dan filantropi sosial. Ia menyebut, Pemkab Barru akan melibatkan sedikitnya 117 perusahaan lokal dalam program percepatan penghapusan kemiskinan dan stunting.
Tak hanya itu, Abustan juga mengajak media massa dan organisasi masyarakat sipil berperan dalam edukasi publik serta advokasi kebijakan berbasis data.
“Banyak orang ingin membantu, tapi tidak tahu harus bantu ke mana. Maka program kita harus jelas dan terukur,” katanya.
Menutup arahannya, Wabup mengingatkan pentingnya pengawasan dan keberlanjutan program. Ia mencontohkan inisiatif One Day One Egg yang sempat berjalan baik namun terhenti karena kurangnya tindak lanjut dan sistem pemantauan.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan Bappelitbangda, Dinas PMDPPKBPPA, OPD terkait, akademisi, serta lembaga non-pemerintah.
“Hasil rumusan juknis ini diharapkan menjadi dasar kuat untuk percepatan penghapusan stunting dan kemiskinan di Kabupaten Barru secara terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan,” tutup Abustan.(**)
