RADARMAKASSAR.ID — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, H.A. Kadir Halid, melanjutkan kegiatan reses masa sidang I Tahun Anggaran 2025/2026 di Kelurahan Rapokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Lurah Rapokalling Ismail, Babinsa, Binmas, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta warga dari berbagai lingkungan sekitar.
Dalam sambutannya, Kadir membuka dialog dengan mengenang masa mudanya saat tinggal di kawasan Rapokalling ketika masih menempuh kuliah di IKIP (kini Universitas Negeri Makassar).
“Saya punya kenangan di sini. Dulu saya tinggal di Jalan Dg Unju saat kuliah di IKIP,” kenangnya disambut tepuk tangan warga.
Beragam aspirasi dan keluhan disampaikan warga. Salah satunya, Muchlis, yang menyoroti bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum pernah ia terima. Ia mengaku tidak mendapat informasi terkait pemutakhiran data penerima bantuan di wilayahnya.
“Saya sering menyampaikan aspirasi soal PKH di media sosial. Di beberapa kelurahan sudah ada pemutakhiran data, tapi kami tidak tahu hasilnya,” ungkapnya.
Sementara Abdul Haris, warga lainnya, mengeluhkan kondisi selokan yang sempit sehingga menyebabkan banjir saat musim hujan.
“Kalau hujan deras, air sering meluap sampai ke rumah,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kadir Halid menjelaskan bahwa pendataan bantuan sosial seperti PKH dan KIS dilakukan secara berjenjang dari tingkat RT hingga pemerintah pusat.
“Pendataan dimulai dari bawah. RT yang paling tahu siapa warganya yang benar-benar membutuhkan,” jelas Ketua Komisi D DPRD Sulsel itu.
Terkait masalah drainase, Kadir menyebut hal itu merupakan kewenangan Pemerintah Kota Makassar. Namun, ia berjanji akan menyampaikan keluhan warga kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
“Banyak selokan yang tertutup dan sempit. Menjelang musim hujan, Pemkot perlu segera melakukan pengerukan agar tidak terjadi genangan,” tuturnya.
Selain persoalan bantuan sosial dan infrastruktur, warga juga mengeluhkan pelayanan air PDAM yang dinilai belum membaik. Ira, warga dari Kelurahan Buloa, menyebut kesulitan mendapatkan air bersih terutama saat musim kemarau.
“Kami di wilayah utara susah sekali air kalau kemarau. Mungkin perlu ada tandon untuk menampung air,” katanya.
Kadir Halid mengaku heran karena persoalan air bersih selalu muncul setiap kali dirinya melakukan reses.
“Saya heran juga. PDAM itu kan monopoli, tidak punya saingan. Harusnya pelayanannya bagus. Kalau warga telat bayar, langsung kena denda,” ujarnya, disambut tawa warga.
Sebagai solusi, Kadir mendorong warga bersama Ketua RT/RW untuk membuat surat pengaduan resmi melalui Lurah kepada DPRD Makassar agar dapat dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak PDAM.
“Kalau tidak ada yang mau antar surat, nanti saya yang antar. Kalau perlu, saya ikut RDP-nya juga,” tegasnya disambut tepuk tangan warga.
Lurah Rapokalling Ismail menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan akan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi ke DPRD Kota Makassar.
“Insya Allah kami lanjutkan arahan Pak Dewan. Kami akan konsultasi ke DPRD Kota. Kemarin juga sudah ada upaya menarik pipa dari Jeneberang ke wilayah utara agar distribusi air lebih merata,” jelasnya.
Ismail menambahkan, salah satu penyebab krisis air di wilayah utara Makassar karena pasokan masih bergantung pada sumber air Lekkopaccing, yang volumenya terbatas sehingga tidak mampu melayani seluruh wilayah.(kas/rik)
