RADARMAKASSAR.ID — Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas keluhan masyarakat terkait dugaan kelangkaan ayam broiler atau ayam pedaging di Sulawesi Selatan.
RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Izman Maulan, bersama pimpinan dan anggota Komisi B, dan berlangsung di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Selasa (6/1/2026).
Sejumlah pihak terkait turut hadir dalam rapat itu, di antaranya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinakkeswan) Sulsel, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel, serta Ketua Perhimpunan Penyalur Ayam Pedaging (P2AP) Sulsel.
Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, mengatakan RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang disampaikan P2AP Sulsel terkait dugaan kelangkaan ayam broiler di daerah ini.
Namun, berdasarkan hasil pemaparan dari dinas terkait, Irma menyebutkan bahwa secara data tidak ditemukan adanya kelangkaan ayam broiler. Bahkan, produksi disebut masih dalam kondisi surplus meski terdapat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dari hasil RDP tadi, dinas terkait menyampaikan bahwa tidak ada kelangkaan, bahkan surplus. Hanya saja, persoalannya ada pada sistem kemitraan,” ujar Irma.
Ia menjelaskan, Komisi B akan kembali mengagendakan RDP lanjutan dengan menghadirkan pihak kemitraan yang berperan besar dalam distribusi ayam broiler.
“Kita merencanakan rapat kedua dengan mengundang pihak kemitraan, karena hampir 80 persen ayam itu diambil melalui kemitraan. Ini yang menjadi kunci, karena mitra yang menentukan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua P2AP Sulsel, Dwiana Pamuji Astuti, mengungkapkan bahwa pihaknya masih merasakan adanya kelangkaan stok ayam broiler di lapangan yang berdampak pada melonjaknya harga.
“Akibat kelangkaan stok ini, harga ayam melambung tinggi di atas HTP (Harga Transaksi Pasar). Hal ini sangat berdampak bagi kami dan juga UMKM yang bergantung pada ayam broiler,” katanya.
Dwiana menambahkan, sejumlah pelaku UMKM terpaksa berhenti berjualan karena keterbatasan modal akibat tingginya harga ayam.
“Ada UMKM yang tidak bisa lagi berjualan karena kekurangan modal. Saya sebagai ketua asosiasi berinisiatif mencari solusi agar kondisi perayaman di Sulsel bisa kembali stabil,” ujarnya.
Melalui RDP tersebut, Komisi B DPRD Sulsel berharap dapat memperoleh kejelasan mengenai penyebab perbedaan data dan kondisi di lapangan, sekaligus merumuskan langkah konkret untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga ayam broiler di Sulawesi Selatan.(**)
