MAKASSAR, RADAR MAKASSAR.ID — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, melontarkan kritik tajam terhadap para Menteri dan Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai berbagai kebijakan strategis yang telah dirancang secara matang belum tersampaikan dengan baik kepada publik akibat lemahnya narasi yang dibangun oleh pembantu Presiden.Menurut Idrus, persoalan utama bukan terletak pada substansi kebijakan.
Ia meyakini arah kebijakan pemerintah telah memiliki fondasi yang kuat, mulai dari ideologi, falsafah bangsa, konstitusi, hingga semangat kebersamaan sebagai bangsa majemuk. Namun, kelemahan dalam komunikasi membuat kebijakan tersebut kerap disalahpahami oleh masyarakat.
“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” ujarnya.
Idrus menegaskan bahwa tanpa penjelasan yang utuh dan sistematis, publik akan melihat pemerintah seolah berjalan tanpa arah. Seharusnya pembantu Presiden mendukung dan memperkuat kebijakan Presiden untuk kepentingan rakyat, bukan justru sebaliknya. Kritik yang muncul, menurutnya, bukan karena kebijakan itu keliru, melainkan karena tidak dijelaskan secara komprehensif sejak awal.
Pandangan ini sejalan dengan kritik sejumlah kalangan yang menilai niat baik Presiden perlu diapresiasi, namun harus diikuti dengan implementasi konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Secara objektif, Idrus menilai pemerintahan telah memulai langkah dengan niat baik yang selaras dengan ideologi dan falsafah bangsa. Komitmen tersebut tercermin dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai “rumah besar bersama”, sekaligus mendorong partisipasi seluruh elemen bangsa dalam pembangunan nasional.
Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan pembangunan nasional. Program-program strategis dari pemerintahan sebelumnya tetap dilanjutkan, termasuk hilirisasi industri yang dinilai krusial untuk memperkuat kemandirian ekonomi.
Selain itu, pemerintah disebut telah merumuskan kebijakan mendasar yang bersifat prospektif dan antisipatif, seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI), serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.
“Secara konsep itu sudah benar. Ini kebijakan mendasar, prospektif, dan antisipatif,” kata Idrus.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan besar membutuhkan narasi yang kuat, terbuka, dan konsisten. Pemerintah harus mampu menjelaskan tindak lanjut kebijakan secara rinci, termasuk berbagai kemungkinan skenario yang dapat terjadi.
“Perlu dijelaskan tindak lanjut kebijakan itu seperti apa, dari pilihan terbaik sampai yang terburuk. Itu harus disampaikan secara terbuka,” ujarnya.
Dalam kritiknya, Idrus secara spesifik menyoroti peran para pembantu Presiden, terutama menteri dan juru bicara. Ia menilai keduanya belum optimal dalam menjelaskan narasi kebijakan dan belum mampu menerjemahkan arah kebijakan Presiden secara konkret kepada publik.
“Juru bicara itu tidak mampu menjelaskan narasi argumentasi kebijakan. Mestinya setiap kebijakan dijelaskan sejak awal, bukan setelah ada kritik. Juru bicara harus kreatif menjelaskan narasinya, bukan sekadar menjawab,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa para menteri juga harus lebih cerdas dalam menerjemahkan kebijakan strategis Presiden ke dalam program-program konkret yang mudah dipahami masyarakat.
Di tengah kritik tersebut, Idrus juga menyoroti tekanan global yang semakin nyata, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Konflik ini berdampak pada terganggunya pasokan energi global, termasuk di kawasan ASEAN.
Sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Laos mulai mengambil langkah penghematan energi serta pengendalian distribusi BBM. Bahkan Filipina dilaporkan menetapkan status darurat energi nasional akibat tekanan pasokan.
Menurut Idrus, kondisi global seperti ini seharusnya dijelaskan secara terbuka kepada publik agar masyarakat memahami bahwa kebijakan pemerintah tidak berdiri di ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh dinamika internasional.Ia juga menyinggung polemik terkait posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional yang kerap disalahartikan sebagai bentuk keberpihakan. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi yang utuh dari pemerintah.
“Masuknya Indonesia ke forum tertentu itu bukan berarti tunduk. Itu strategi komunikasi politik agar kita bisa hadir di berbagai forum untuk menjelaskan posisi kita secara lebih luas,” katanya.
Lebih jauh, Idrus menilai pola komunikasi pemerintah selama ini masih cenderung reaktif. Penjelasan sering kali baru muncul setelah kebijakan menjadi polemik di ruang publik.
“Harusnya dijelaskan lebih dulu, lebih awal, sebelum jadi polemik. Kalau rakyat sudah paham, kritik yang muncul justru menjadi solusi,” ujarnya.
Di sisi lain, Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap berada dalam barisan pendukung pemerintah. Ia menyebut dukungan tersebut merupakan bagian dari instruksi Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
“Sesuai arahan dan instruksi Ketua Umum, Bahlil Lahadalia, seluruh jajaran Partai Golkar mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil Presiden Prabowo,” kata Idrus.
Ia menambahkan, Bahlil meminta seluruh kader Golkar untuk berada di garis terdepan dalam mengimplementasikan, menerjemahkan, dan menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
“Partai Golkar harus total menjadi bagian terdepan untuk memastikan kebijakan presiden yang bersifat mendasar, prospektif, dan antisipatif dapat dipahami rakyat,” ujarnya.
Pada akhirnya, Idrus menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansinya, tetapi juga oleh cara penyampaiannya kepada publik.
“Substansi penting, tapi narasi juga menentukan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah,” tutupnya.(kas)
