MAKASSAR, RADAR MAKASSAR.ID–Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kembali melaksanakan rapat kerja Laporan pertanggungjawaban gubernur APBD 2025 yang di pimpin langsung oleh ketua komisi D Kadir Halid dengan mengundang beberapa mitra kerja diantaranya dinas PSDA.
Pada kesempatan tersebut ada beberapa poin menjadi hal penting diantaranya soal anggaran embung yang kembali dianggarkan 4 paket puluhan miliar sementara untuk paket kegiatan perencanaan embung di beberapa wilayah Sulawesi, secara umum menunjukkan realisasi keuangan yang masih rendah.
Paket 1 memiliki realisasi sebesar 31,99% (Rp661.519.685 dari Rp2.067.720.000) dengan capaian fisik 50,00%.Paket 2 terealisasi 43,96% (Rp807.069.522 dari Rp1.835.801.000) dengan fisik 50,00%.Paket 3 mencapai realisasi 43,99% (Rp848.002.571 dari Rp1.927.892.000) dengan fisik 50,00%.Paket 4 Perencanaan Embung di Sulawesi Selatan, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp753.316.219,00 dari pagu Rp1.712.372.000,00 atau 43,99%, dengan capaian fisik 50,00%.
Sehingga itu menjadi sorotan anggota komisi D Esra Lamban dari fraksi PDIP soal embung yang kembali masuk anggaran perencanaan, sementara ada pengalaman kasus embung di kabupaten Bone yang dinilai gagal karena tidak berfungsi dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kami Siap menerima embung dengan catatan kajiannya jelas dan Perencanaanya harus betul-betul matang dan memastikan sumber airnya akan ada. Perencaan Embung harus di kaji dengan baik,” katanya Selasa (14/4).
Seperti yang di ketahui, bahwa tujuan pembangunan embung atau bendungan kecil sebagai penampung air hujan untuk irigasi lahan pertanian, dan penyediaan air baku akan tetapi hal itu tidak terjadi di kabupaten Bone karena airnya di bawa sementara embung nya di atas.
“Saya mau kita membuka pikiran kita bahwa ini ada 100 perencanaan titik proyek embung tapi apakah akan ada asas manfaatnya dan tidak akan terulang lagi kejadian embung di kabupaten bone,”katanya.Selasa (14/4).
Oleh karena itu, Ia menegaskan menolak paket embung di Luwu jika nantinya hanya akan membuang-buang anggaran yang nilainya sampai puluhan miliaran apalagi menurutnya ada 4 paket proyek perencanaan.
“Di kabupaten Luwu Timur ada 3 titik perencanaan pembangunan embung, jangan mi kasi Luwu kalau tidak ada gunanya, ini proyek harus betul-betul di yakinkan apakah ada manfaatnya di semua kabupaten daripada nantinya buang-buang uang,” tegasnya.
“Kita sangat prihatin kalau merencanakan sesuatu tapi tidak berfungsi dan dinikmati oleh masyarakat. Karena kita mau dana yang begitu banyak dapat dinikmati petani, tapi kita harus bercermin dengan kasus sebelumnya. Jangan terulang lagi embung kayak di bone ,” ujarnya.
Senada Anggota Komisi D lainnya, H. Asni menuturkan bahwa memang hal ini juga perlu di lakukan peninjauan ulang karena sudah ada pengalaman kegagalan proyek embung di bone yang belum memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Hal ini harus melalui survei yang akurat karena ini anggarannya cukup besar. Jadi kami dari Luwu menegaskan harus manfaatnya untuk petani di Luwu,” ujarnya.
Menanggapi hal itu kadis PSDA, Hastina Abbas menyampaikan bahwa dari 380 lokasi yang di usulkan Embung sesuai dengan permintaan dari 23 kabupaten namun setelah melakukan survei akhirnya hanya 100 titik yang sementara kontrak berjalan.
“Dari 23 kabupaten 22 yang membalas surat dan Perencanaan ini ada juga yang di usulkan gubernur ke kementerian pertanian minta bantuan ke pemerintah pusat,”pungkasnya.(*)
