MAKASSAR, RADAR MAKASSAR.ID — Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sulawesi Selatan, Andi Ayoga Fadel Akbar, menyoroti penurunan anggaran kesehatan dalam Perubahan APBD Sulsel 2026.
Hal tersebut disampaikan Andi Ayoga saat membacakan pemandangan umum Fraksi PKB terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sulsel.
Fraksi PKB mencatat anggaran kesehatan mengalami penurunan sekitar Rp59,7 miliar. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah provinsi agar tidak berdampak terhadap akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
“Fraksi PKB meminta penjelasan mengenai layanan apa yang dikurangi, layanan yang terdampak, serta jaminan keberlanjutan layanan universal secara proporsional, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan rentan,” kata Andi Ayoga.
Selain sektor kesehatan, Fraksi PKB juga menyoroti alokasi bantuan sosial yang dinilai masih rendah. Anggaran bansos disebut hanya sekitar Rp8,84 miliar atau 0,1 persen dari total belanja.
Menurut PKB, masih banyak masyarakat rentan dan kelompok yang terdampak perubahan kebijakan maupun kondisi ekonomi sehingga perlindungan sosial perlu diperkuat.
“Fraksi PKB meminta evaluasi terhadap efektivitas sarana dan prasarana sekaligus penguatan perlindungan sosial,” ujarnya.
Andi Ayoga juga menyampaikan sejumlah catatan lain terkait Perubahan APBD 2026, termasuk penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), anggaran pendidikan, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta penggunaan anggaran infrastruktur.
Fraksi PKB meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai strategi peningkatan PAD, program yang mengalami pengurangan anggaran, hingga prioritas proyek infrastruktur beserta lokasi, target hasil dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Khusus pendidikan, Fraksi PKB meminta pemerintah menjelaskan penurunan belanja modal di tengah masih adanya kebutuhan pembangunan dan perbaikan fasilitas SMA dan SMK di sejumlah daerah, termasuk Makassar, Maros dan Bulukumba.
Sementara di sektor pertanian, PKB menilai penganggaran perlu tetap konsisten dengan prioritas ketahanan pangan. Hal ini mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bantuan alat dan mesin pertanian serta bibit tanaman pangan.
Fraksi PKB juga meminta penjelasan terkait bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, termasuk formula, daftar penerima, besaran bantuan dan indikator pengawasannya.
Di sisi pembiayaan, PKB meminta pemerintah memastikan penggunaan SiLPA serta kewajiban pembayaran utang tidak mengganggu likuiditas dan ruang fiskal untuk pelayanan dasar masyarakat.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur birokrasi, Fraksi PKB merekomendasikan agar penganggaran tambahan TPP pegawai dapat diakomodasi dalam Perubahan APBD Sulsel 2026.
Berbagai catatan tersebut disampaikan Fraksi PKB sebagai bahan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan penjelasan sebelum pembahasan Perubahan APBD 2026 dilanjutkan.(*)
