MAKASSAR, RADARMAKASSAR.id – Ketegasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Makassar dalam menindak persoalan perizinan gudang PT Maha Meru Mitra Makmur (Mahameru) mulai dipertanyakan.
Pasalnya, meski tenggang waktu Surat Peringatan Pertama (SP-1) telah berlalu, hingga kini Surat Peringatan Kedua (SP-2) belum juga diterbitkan.
Di tengah belum adanya kepastian tindak lanjut tersebut, Disperindag justru menjadwalkan pertemuan antara tim hukumnya dengan tim legal perusahaan pada pekan depan.
Persoalan gudang yang berlokasi di Jalan A.R. Hakim, Kecamatan Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), sebelumnya telah menjadi perhatian tim pengawas Disperindag.
Bahkan, melalui SP-1 yang diterbitkan pada 13 Oktober 2026, perusahaan diminta menghentikan aktivitas bongkar muat serta penggunaan bangunan sebagai gudang komersial.
Kepala Bidang Analisis Perdagangan Disperindag Makassar, Abdul Hamid, mengungkapkan bahwa pertemuan antara tim hukum Disperindag dan pihak perusahaan dijadwalkan berlangsung pekan depan.
“Terkait Mahameru, informasi terbaru yang saya dapat, pekan depan legal Disperindag akan melakukan pertemuan bersama legal pihak perusahaan,” kata Hamid melalui sambungan telepon WhatsApp, Rabu (18/11/2026).
Hamid mengaku turut diundang dalam pertemuan tersebut untuk memaparkan hasil pemeriksaan dan temuan tim pengawas selama melakukan pemantauan di lapangan.
“Saya juga diundang. Dalam rapat itu saya selaku pengawas Disperindag nantinya memaparkan temuan-temuan tim di lapangan,” ujarnya.
Terkait kepastian penerbitan SP-2, Hamid menjelaskan bahwa penanganan persoalan Mahameru saat ini berada dalam koordinasi tim hukum Disperindag Makassar.
Menurutnya, tim hukum juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan SP-2. Namun, keputusan mengenai langkah administratif selanjutnya kemungkinan baru diketahui setelah pertemuan dengan pihak perusahaan.
“Jadi saat ini ditangani tim legal Disperindag. Tim legal juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan SP-2. Mungkin langkah-langkah selanjutnya baru diketahui setelah agenda pekan depan dilaksanakan,” jelasnya.
Tenggang Waktu SP-1 Berlalu, Mengapa SP-2 Belum Terbit?
Belum diterbitkannya SP-2 memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi Disperindag dalam menjalankan tahapan penegakan aturan.
Sebab, sebelumnya perusahaan telah diberikan waktu 14 hari kalender untuk memenuhi kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam SP-1.
Jika tenggang waktu tersebut telah berakhir, apa yang menjadi dasar pertimbangan Disperindag belum menerbitkan SP-2? Apakah perusahaan telah memenuhi kewajibannya atau terdapat kebijakan tertentu yang menjadi dasar penundaan sanksi administratif? Hamid menyarankan agar awak media menghubungi langsung tim hukum Disperindag untuk mendapatkan penjelasan lebih terperinci mengenai perkembangan penanganan persoalan tersebut.
“Mungkin kita (media) lebih bagusnya menghubungi tim legal Disperindag untuk mempertanyakan perkembangan terbaru penanganan kasus PT Mahameru,” katanya.
Namun, upaya konfirmasi redaksi melalui pesan singkat dan panggilan WhatsApp kepada tim hukum Disperindag Makassar belum mendapatkan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Aktivitas Bongkar Muat Masih Ditemukan
Sebelumnya, pada Senin (19/10/2026), redaksi Mata Nusantara melakukan pemantauan langsung di lokasi gudang PT Maha Meru Mitra Makmur di Jalan A.R. Hakim, Kecamatan Tallo.
Dalam pemantauan tersebut, pintu gudang perusahaan terlihat terbuka lebar. Sejumlah karyawan juga masih tampak melakukan aktivitas bongkar muat barang, meskipun SP-1 telah diterbitkan sejak 13 Oktober 2026.
Temuan tersebut menjadi perhatian lantaran salah satu poin dalam surat peringatan memuat perintah penghentian aktivitas pergudangan.
Meski demikian, hasil pemantauan pada 19 Oktober itu merupakan kondisi saat kunjungan dilakukan dan belum dapat memastikan apakah aktivitas serupa masih berlangsung setelah tenggang waktu SP-1 berakhir.
Persoalan ini sebelumnya juga telah dikonfirmasi kepada Abdul Hamid pada Kamis (29/10/2026). Saat itu, ia menjelaskan bahwa SP-2 belum diterbitkan karena perusahaan diberikan kesempatan untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rencana kegiatan usaha swalayan melalui Dinas Tata Ruang Makassar.
“SP-2 tidak diterbitkan karena diberikan kesempatan (kebijakan). Saat ini Mahameru mengajukan permohonan PBG Swalayan ke Distaru,” ungkap Hamid, Kamis (29/10/2026).
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya Hamid telah menyampaikan bahwa SP-2 akan diterbitkan apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya dalam batas waktu yang ditentukan.
“Apabila teguran pertama ini sampai 14 hari ke depan belum juga diindahkan, maka akan dikeluarkan peringatan kedua sebagai bentuk sanksi administratif dan penutupan gudang tersebut,” tegasnya dalam keterangan terdahulu.
Perbedaan antara rencana penindakan sebelumnya dengan kebijakan pemberian kesempatan tambahan kepada perusahaan membutuhkan penjelasan terbuka, khususnya mengenai dasar hukum penundaan SP-2 dan status pelaksanaan perintah penghentian aktivitas pergudangan.
Dokumen Perizinan Jadi Sorotan
Berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) Nomor BAPL-PT.MMMM/DISPERIN/X/2025 yang diperoleh redaksi, persoalan administrasi pergudangan perusahaan sebenarnya telah menjadi perhatian tim pengawas sejak 2025.
Dalam dokumen tersebut tercatat sejumlah dokumen pergudangan yang masa berlakunya telah berakhir, yakni Tanda Daftar Gudang Nomor 02/21/TDG/X/1998, Daftar Ruang Penyimpanan Nomor 004/Perindag/I/2004, serta SKPB Nomor 02/Perindagkopdal/III/2007 yang tercatat berakhir pada 4 Maret 2012.
Disperindag juga sebelumnya menilai aktivitas pergudangan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kawasan Pergudangan.
Selain itu, instansi tersebut merujuk Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2043 serta Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengawasan Gudang.
Dalam pemeriksaan sebelumnya, perusahaan diberikan dua alternatif penyelesaian. Pertama, menyesuaikan kegiatan usaha menjadi swalayan dengan memenuhi persyaratan perizinan. Kedua, merelokasi aktivitas pergudangan ke kawasan yang sesuai dengan ketentuan.
Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Makassar, Mario Said, sebelumnya menyampaikan bahwa permohonan perusahaan telah masuk ke Dinas Tata Ruang.
“Coba koordinasi sama Tata Ruang, karena ini permohonan sudah masuk ke Dinas Tata Ruang,” ujarnya, Minggu (25/10/2026).
Adapun Kepala Dinas Tata Ruang Makassar, Fuad Azis, saat dikonfirmasi pada Kamis (29/10/2026), meminta waktu untuk melakukan pengecekan terhadap permohonan tersebut.
Hingga informasi terakhir yang diperoleh redaksi, belum ada penjelasan resmi mengenai status penerbitan PBG perusahaan.
Perlu ditegaskan, pengajuan PBG tidak serta-merta berarti persetujuan telah diterbitkan. Proses pengajuan tersebut juga tidak otomatis menghapus kewajiban perusahaan untuk mematuhi ketentuan perizinan, tata ruang, maupun perintah administratif yang masih berlaku. (*)






