RADARMAKASSAR.ID – Pimpinan dan anggota komisi XIII DPR RI melaksanakan Kunjungan kerja reses masa persidangan 2025-2026 kamis 11 Desember di kota Makassar yang di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti dan beberapa anggota diantaranya Samsul Bahri Tiyong, Yang Permenas Mandenas, Tonny Tesar, Meity Rahmatia.
Pada kunjungan reses tersebut komisi XIII DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja dibawah naungan Kementerian yakni imigrasi, Hukum, HAM dan LPSK dan mencapai 10 kesimpulan yang akan di sampaikan secara tertulis untuk disampaikan ke kementerian masing-masing.
Pada kesempatan tersebut pimpinan DPR RI Rinto Subekti, menyampaikan bahwa apa yang menjadi hasil reses kunjungan komisi XIII ke Sulawesi Selatan untuk disampaikan secara tertulis agar apa yang menjadi harapan mitra kerja komisi XIII di sulsel bisa menjadi atensi di Kementerian masing-masing.
“Ada 10 kesimpulan yang di sepakati secara bersama dari hasil rapat dengar pendapat melalui reses kami komisi XIII yang akan kami dorong ke pusat baik dari imigrasi, HAM, Hukum, LPSK dan lainnya, ” katanya.
Rinto Subekti yang merupakan Politisi Demokrat tersehut menekankan bahwa pihaknya juga menyampaikan kepada mitra lembaga permasyarakatan untuk melakukan koordinasi dengan Dinas pendidikan kabupaten kota untuk mendata anak narapidan agar tetap sekolah dengan memberikan beasiswa kartu indonesia pintar agar masa depan anak narapida terjamin.
Menurut nya hal ini sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto namun laporan yang pihaknya terima ini belum terlaksana di kabupaten kota atau belum ada anak binaan Lapas yang menerima beasiswa tersebut.
“Nasib keluarga narapidana yang ada di lapas juga perlu ada perhatian karena warga binaan juga manusia punya masa depan dan keluarganya juga punya masa depan. Pak Menteri dan pajak Dirjen sudah melakukan kerjasama dengan Dinas pendidikan, tolong semua kalapas kerja sama dengan Dinas pendidikan kabupaten kota,” ungkapnya.
Senada anggota DPR RI Meity Rahmatia dari Fraksi PKS dari dapil Sulawesi Selatan I, menuturkan bahwa reses ini yang menjadi perhatian terkait pencapaian mitra kerja di akhir tahun 2025 dan pihaknya memberikan apresiasi kepada mitra kerja termasuk Kementerian hukum yang memberikan pelatihan ke sekolah-sekolah sehingga pihaknya mempertanyakan terkait dampaknya karena menurutnya sejauh ini dirinya yang sering turun ke sekolah belum mendengar hal ini.
“Apa sasaran kemenkunham melakukan pelatihan-pelatihan di sekolah apalagi dengan target lima ribuan siswa dan mahasiswi. yang kami mau tau output dalam kegiatan ini apakah ini memberikan dampak yang signifikan ke sekolah sekolah karena ini lebih banyak ke sekolah daripada kemasyarakat umum, “
Selain itu kata dia Sulawesi Selatan juga merupakan penyangga Indonesia Timur sehingga meminta imigrasi untuk memperketat soal pengawasan soal pekerja asing karena ini juga merupakan keluhan dari masyarakat. Apakah imigrasi sudah melakukan perketat pengawasan.
“Jangan sampai pengawasan di imigrasi tidak ada jangan sampai tidak ada control di lapangan, kok bisa tidak ada catatan dari imigrasi terkait pekerja asing. Mana catatan imigrasi 50 pekerja asing lewat Kementerian ekonomi dari kejadian 2011 karena ini pertanyaan dari masyarakat jadi mohon ini menjadi perhatian. Saya minta catatan dari imigrasi dan untuk lebih perketat pengawasan di pelabuhan di SulawesiSelatan,” tegasnya.
Tambahnya, bahwa ada juga beberapa hal lain yang menjadi aspirasi dari mitra kerja Kementerian yang ada di Sulsel termasuk permintaan pembangunan kantor karena ada tiga Kementerian yang masih satu atap.
“Terkait tiga Kementerian yang masih satu atap kami akan mengajukan dan mendorong ini ke pusat agar bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian masing-masing,”tuturnya.
Pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada LPSK yang sejauh ini juga bekerja dengan baik yang telah memberikan banyak bantuan dan perlindungan kepada masyarakat.
“LPSK datang saya kira seperti malaikat karena selalu datang memberikan bantuan, perhatian secara psikologis jadi ada satu daerah di dapil saya untuk bisa menjadi perhatian lebih yakni kabupaten Jeneponto saya minta perhatian secara khusus karena ini masyarakat butuh perhatian yang sering mendapatkan pelecehan dan hal ini kami terima aspirasi saat turun dari masyarakat,” harapnya .(kas)
