Makassar, Radarmakassar.id — Panitia Makassar Half Marathon (MHM) 2026 akhirnya angkat bicara terkait viralnya keluhan sejumlah peserta mengenai goody bag atau race pack yang dinilai tidak sesuai ekspektasi. Isu ini mencuat setelah salah satu peserta lari mengeluhkan kondisi race pack yang tampak polos tanpa adanya logo resmi MHM.
Menanggapi hal tersebut, Race Director Safrita Aryana menjelaskan bahwa ada alasan mendasar di balik kebijakan pengadaan goody bag tahun ini. Sebagai acara yang mendapatkan stimulus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pihak panitia memiliki tanggung jawab moral untuk memberdayakan pelaku usaha lokal.
Safrita mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan tahun lalu, panitia menggunakan jasa vendor dari luar Makassar, tepatnya dari Jakarta. Namun, kebijakan tersebut mendatangkan tantangan tersendira bagi panitia untuk lebih berpihak pada perputaran ekonomi daerah.
“Ada challenge kepada kita, ‘Ini UMKM dapat apa? Kok uangnya beredar untuk bikin goody bag ke Jakarta? Berarti kan uangnya kelempar ke luar dari Makassar. Bisa enggak diputerin di sini?'” ujar Safrita.
Merespons tantangan tersebut, panitia akhirnya memutuskan untuk membagi orderan pengadaan ke delapan UMKM lokal yang menyatakan kesiapannya. Namun, Safrita mengakui bahwa kapasitas produksi UMKM lokal untuk memenuhi pasar besar sebesar 12.000 peserta masih menghadapi kendala teknis yang cukup besar.
Panitia mengaku sudah mengantisipasi potensi keterlambatan ini sejak sepekan sebelum acara. Safrita membeberkan bahwa pasokan goody bag yang masuk ke gudang panitia berjalan sangat lambat dan dicicil dalam jumlah kecil.
“Yang datang ke gudang kami itu 200, 300, paling banyak 700. Saya bilang, ini satu hari aja saya hitung 700, untuk sampai 12.000, 700 dikali 10 baru 7.000 (kantong),” jelasnya.
Padahal, pihak panitia telah menyelesaikan pembayaran secara lunas kepada para pelaku UMKM tersebut. Meski kinerja race management ikut terdampak akibat persoalan ini, Safrita menegaskan agar publik tidak menyalahkan para pelaku UMKM.
“Tapi jangan salahkan UMKM ini, mudah-mudahan challenge ke tahun berikutnya, UMKM bisa lebih ready,” tambahnya.
Selain masalah goody bag, Safrita juga meluruskan asumsi keliru mengenai nilai fasilitas yang dianggap tidak sebanding dengan biaya registrasi yang dibayarkan peserta. Ia memaparkan bahwa biaya operasional riil (operational cost) per kepala untuk menggelar lomba lari standar berkisar antara Rp2 juta hingga Rp2,5 juta.
Sementara itu, slot registrasi yang dibayarkan oleh peserta (seperti tarif Rp400.000 hingga Rp600.000) sebenarnya hanya meng-cover sekitar 20% dari total biaya operasional per orang.
“Kekurangan biaya operasional sekitar Rp1,4 juta hingga Rp1,6 juta per peserta ditutupi melalui kerja sama sponsor dan dana registrasi lainnya,” ungkapnya.
Sementara dukungan dari Pemerintah Kota Makassar sebesar Rp2,5 miliar dialokasikan secara spesifik. Sebesar Rp500 juta digunakan untuk hadiah pemenang, sedangkan Rp2 miliar sisanya habis untuk operasional internal di lapangan. Dana tersebut dipakai untuk membayar volunteer, petugas marshal, tim medis, serta konsumsi ribuan petugas, bukan masuk ke kantong operasional race management.
Safrita menambahkan, skema biaya registrasi yang hanya mencakup 20% beban operasional ini merupakan hal yang lumrah dan praktis berlaku di seluruh lomba lari di Indonesia. Kondisi ini berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia. Di sana, biaya registrasi bisa mencapai Rp2,5 juta per orang, sehingga race organizer sudah bisa menutup seluruh biaya operasional sekaligus mengamankan profit sejak awal. (jr)
