Makassar, Radarmakassar.id — Pemerintah Kota Makassar berkomitmen penuh untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan kualitas pendidikan di wilayah kepulauan.
Salah satu fokus utamanya adalah merevitalisasi total sarana pendidikan dan mengoptimalkan kehadiran tenaga pengajar di Pulau Bone Tambu.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyatakan bahwa perbaikan fasilitas di wilayah pulau tidak bisa dilakukan setengah-setengah lewat anggaran perubahan, melainkan harus dibenahi secara menyeluruh melalui anggaran pokok.
Pemerintah Kota Makassar memastikan perbaikan gedung-gedung sekolah yang bermasalah di Pulau Bone Tambu akan dimaksimalkan pada tahun depan menggunakan anggaran pokok tahun 2027.
Selain fasilitas sekolah, pemkot juga tengah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperpanjang dermaga penyeberangan. Perpanjangan ini dinilai krusial agar kapal transportasi laut atau Pete-pete Laut tetap bisa bersandar dengan aman meskipun kondisi air laut sedang surut.
“Tadi rencananya kita mau masukkan ke anggaran perubahan di tahun 2026 ini tapi kondisinya tidak memungkinkan, jadi diharuskan untuk membenahi secara keseluruhan. Jadi insyaallah tahun depan, sekolah SD yang ada di Bone Tambu ini kita revitalisasi maksimal bersama dengan SMP-nya dan juga kita akan membicarakan ke pihak terkait untuk perpanjang dermaga,” jelas Munafri, saat meninjau sarana dan prasarana di pulau Bone Tambu, Jumat (12/6/2026).
Di sektor kesehatan, tantangan geografis dan faktor alam seperti cuaca buruk sering kali menjadi kendala utama dalam merujuk pasien dari pulau ke kota. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota telah menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk bersinergi, terutama dalam pengadaan sarana transportasi khusus berupa ambulans laut.
Pemkot menargetkan pengadaan ambulans laut yang didedikasikan penuh untuk masyarakat pulau ini sudah bisa terealisasi pada tahun ini karena penanganan kesehatan di wilayah kepulauan sangat bergantung pada faktor alam.
Pembangunan di wilayah kepulauan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai instansi demi mengakselerasi pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran layanan langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta rencana pembangunan Kantor Urusan Agama yang bersinergi dengan Kementerian Agama pada tahun depan.
Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum juga akan menyalurkan bantuan berupa pembangunan jamban masyarakat yang dibarengi dengan pemberian bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
“Saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan, terutama untuk penyediaan sarana transportasi ambulans laut. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa ada, karena pada saat ada pengiriman pasien yang menjadi kendalanya dua. Biasanya cuaca, yang kedua transportasinya. Biasanya ada transportasi, cuacanya jelek. Enggak ada, cuacanya bagus, transportasinya yang tidak ada. Makanya harus disiapkan dedicated semuanya untuk pulau yang harus berbeda penanganannya karena mereka punya faktor alam yang harus kita perhatikan secara maksimal,” tambah Munafri.
Menanggapi laporan mengenai adanya oknum guru yang jarang hadir di sekolah kepulauan, Wali Kota Makassar memberikan teguran keras dan mengingatkan bahwa kepala sekolah maupun guru yang telah ditempatkan di pulau memiliki kewajiban mutlak untuk hadir mengajar.
Pemerintah Kota Makassar sendiri telah memberikan kebijakan insentif lebih bagi tenaga pendidik yang bertugas di pulau-pulau terluar sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka. Pemkot Makassar berkomitmen agar pemerataan pembangunan ini berjalan seimbang, sehingga anak-anak di wilayah kepulauan tidak kehilangan hak pendidikan mereka hanya karena kendala infrastruktur dan ketidakhadiran guru.
“Sudah membuat perjanjian dengan pemerintah untuk mendapatkan haknya ketika kewajibannya terlaksana. Maka dari itu, ini sangat penting, sangat penting pastikan pada guru-guru itu untuk punya empati, tanggung jawab untuk memastikan melaksanakan amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana mau cerdas kalau gurunya enggak ada? Nah, ini yang kita pastikan, itulah kenapa Pemerintah Kota Makassar memberikan insentif yang lebih kepada para guru-guru yang ada di pulau-pulau terluar. Jangan insentifnya dinikmati, lalu kewajibannya enggak jalan, enggak boleh,” pungkas Munafri. (Jr)
