Makassar, Radarmakassar.id — Pelantikan massal kepala sekolah se-Kota Makassar di Tribun Karebosi, Selasa (23/6/2026), tidak hanya menjadi momen bersejarah bagi Pemerintah Kota Makassar. Bagi Hasiah, S.Pd., momen ini adalah buah manis dari kesabaran dan dedikasi panjangnya di dunia pendidikan selama lebih dari dua dekade.
Setelah mengabdi selama 22 tahun sebagai guru di SD Inpres Mariso 1, Hasiah akhirnya resmi mengemban amanah baru. Ia dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Kepala Sekolah definitif di SD Tello Baru 1.
Rasa haru dan syukur tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Bagi Hasiah, pelantikan ini memungkasi penantian panjangnya selama total 24 tahun masa pengabdian di dunia pendidikan.
“Insyaallah saya akan menjalankan amanah ini sebaik-baiknya, menjalankan program prioritas di satuan pendidikan, mengembangkan kecerdasan anak-anak, dan jugq masalah kebersihan sesuai dengan programnya Pak Wali Kota,” ujar Hasiah penuh optimisme usai prosesi pelantikan.
Selain berfokus pada kebersihan lingkungan sekolah, Hasiah juga menegaskan kesiapannya untuk menyukseskan program prioritas Pemerintah Kota Makassar, termasuk menyukseskan implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB/SPMB). Ia berkomitmen agar program-program tersebut dapat berjalan dengan transparan.
“Iya, supaya bersikap jujur dan sesuai sasaran,” tambahnya.
Penantian Hasiah merupakan satu dari 369 cerita dedikasi yang mewarnai pelantikan akbar tersebut. Pemerintah Kota Makassar resmi mengakhiri penantian satu dekade terkait kejelasan status hukum kepemimpinan sekolah dengan melantik 314 kepala sekolah SD dan 55 kepala sekolah SMP negeri se-Kota Makassar.
Selain Hasiah, pergeseran kepemimpinan juga terjadi pada formasi kepala sekolah lain. Salah satunya adalah Samino, S.Pd., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala UPT SPF SD Inpres Mariso 1 sekolah tempat Hasiah mengabdi sebelumnya. Samino kini mendapatkan tugas baru untuk memimpin UPT SPF SD Timbuseng 2 di Kecamatan Tamalate.
“Momentum pelantikan ini menjadi pijakan penting bagi para kepala sekolah untuk bersinergi menyukseskan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Targetnya, peningkatan kualitas pendidikan di Kota Makassar dapat berjalan merata, berkeadilan, serta memastikan seluruh anak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan tidak ada lagi anak yang putus sekolah,” ungkapnya.
Dalam arahannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memberikan peringatan keras kepada para kepala sekolah yang baru dilantik, terutama dalam mengawal Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 yang tengah berjalan. Ia menegaskan agar tidak ada lagi praktik curang, budaya titip-menitip, maupun tindakan transaksional.
“Ingat, sekolah adalah laboratorium moral, bukan pasar memperjualbelikan kebutuhan sekolah. Jika proses masuknya saja dicoreng oleh ketidakjujuran, maka kita sedang merancang kehancuran generasi masa depan,” tegas Wali Kota Makassar.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menyatakan kesepakatannya dan siap mengawal instruksi tersebut agar langsung diimplementasikan di lapangan.
“Sepakat, karena sekolah adalah tempat untuk mengecap ilmu, tempat untuk pembelajaran, bukan tempat untuk menjualbelikan apa pun termasuk atribut dan seragam sekolah. Harus memberikan respons yang baik terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Wali bahwa sekolah tidak menjadi tempat untuk melakukan jual beli. Kita berharap kebebasan untuk orang tua membeli di mana pun,” ujar Achi Soleman saat diwawancarai awak media usai pelantikan.
Wali Kota juga membuka secara transparan kendala utama yang menyebabkan pelantikan definitif ini sempat tersita waktu lama, yakni buruknya akurasi validasi data guru dan pegawai di tingkat satuan pendidikan. Ia menyentil masih adanya oknum guru yang tidak tertib administrasi digital saat proses sinkronisasi.
“Di era digital ini, data adalah kompas. Data yang keliru akan menghasilkan kebijakan yang keliru. Jadi kalau disuruh upload SK-nya, kalau empat kali, jangan dua saja di upload. Yang begini-beginian saja dimain-mainkan. Bagaimana mau menjadi cerminan yang baik?” kritiknya.
Oleh karena itu, ia menuntut keseriusan penuh para kepala sekolah baru untuk menjadikan perbaikan data validasi pegawai sebagai tugas prioritas hari pertama bekerja.
Selain masalah integritas moral dan administrasi, Wali Kota Makassar menginstruksikan akselerasi program lingkungan hidup. Ia mewajibkan sistem pemilahan sampah organik dan non-organik berjalan nyata di ekosistem sekolah, bahkan meminta murid dibiasakan membawa dua jenis sampah dari rumah untuk mengedukasi mereka sejak dini.
“Saya mau di setiap sekolah, seluruh tempat sampahnya sudah terbagi dengan berbagai macam bentuk. Seluruh anak-anak harus dipastikan membuang sampah organik ke tempat organik, membuang sampah non-organik ke tempat non-organik,” perintahnya. (Jar)
