Makassar, Radarmakassar.id— Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Makassar langsung mengalihkan fokus kerja ke agenda penataan birokrasi berikutnya. Hal ini menyusul tuntasnya pelantikan definitif terhadap 369 kepala sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri se-Kota Makassar.
Kepala BKPSDM Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, mengungkapkan bahwa setelah merampungkan validasi data kepala sekolah yang sempat menyita waktu lama, pihaknya segera bergerak melakukan penyegaran organisasi di tingkat kepala dinas hingga struktural kelurahan.
“Tugas berikutnya itu job fit, untuk semua kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Selanjutnya lagi pengisian jabatan di kelurahan,” kata Kamelia saat diwawancarai seusai pelantikan kepala sekolah di Tribun Karebosi, Selasa (23/6/2026).
Kamelia menjelaskan, agenda job fit ini dikhususkan bagi pejabat struktural eselon II untuk melihat kesesuaian kompetensi dan kinerja. Jadwal pelaksanaannya kini tinggal menunggu keputusan tim bentukan Wali Kota Makassar.
Meskipun menyasar seluruh kepala dinas atau badan, Kamelia meluruskan bahwa posisi Sekretaris Daerah (Sekda) tidak masuk dalam skema penataan ini.
“Eselon II (semuanya), kalau memang ada yang mau dirotasi. Pak Sekda tidak ji, kan ini rotasi,” tambahnya.
Selain eselon II, BKD Makassar juga tengah mematangkan berkas administrasi untuk mengisi kekosongan massal pada jabatan eselon IV di tingkat kelurahan. Tercatat ada sekitar 300 posisi lowong yang akan segera diisi, yang diproyeksikan bakal membuka ruang promosi bagi ASN potensial.
“Ada kurang lebih sekitar 300-an (jabatan kelurahan). Kami sementara merapikan kelengkapan datanya lagi, melihat persyaratan-persyaratannya untuk diajukan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara). Kalau memenuhi syarat, mereka ditempatkan di situ. Pasti banyak promosi,” urai Kamelia.
Terkait teknis pelantikan jabatan kelurahan nantinya, BKD masih akan meminta petunjuk teknis dari Wali Kota Makassar, apakah prosesi sumpah jabatan bakal dipusatkan atau didelegasikan di wilayah kecamatan masing-masing. Di samping pengisian jabatan, evaluasi berkala terhadap performa lurah dan camat yang menjabat saat ini juga dipastikan tetap berjalan di bawah kontrol langsung Wali Kota.
Sebelumnya, penataan birokrasi di sektor pendidikan sukses ditandai dengan pelantikan 369 kepala sekolah, yang terdiri atas 314 kepala sekolah SD dan 55 kepala sekolah SMP.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyebut momentum ini sebagai sejarah baru lantaran pengukuhan massal berlegalitas kuat bagi kepsek definitif akhirnya terealisasi kembali setelah dinantikan selama 10 tahun atau satu dekade.
Wali Kota menitipkan amanah berat kepada ratusan kepsek terpilih tersebut agar menjaga integritas, khususnya selama jalannya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Ia melarang keras adanya budaya titip-menitip, pungutan liar, maupun praktik transaksional seragam.
“Ingat, sekolah adalah laboratorium moral, bukan pasar memperjualbelikan kebutuhan sekolah. Jika proses masuknya saja dicoreng oleh ketidakjujuran, maka kita sedang merancang kehancuran generasi masa depan,” tegas Wali Kota dalam sambutannya. (Jar)
