BONE, RADAR MAKASSAR.ID – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Koordinator Komisi B, Dr. Yasir Machmud, S.E., M.Si., memimpin langsung kunjungan kerja Komisi B DPRD Sulsel ke Kabupaten Bone dalam rangka pembahasan dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Selasa (23/6)
Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., bersama Ketua DPRD Kabupaten Bone Andi Tenri Walinonong serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kantor Bupati Bone.
Dalam agenda tersebut, Yasir Machmud didampingi unsur pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Sulsel, yakni Wakil Ketua Komisi B Andi Izman Maulana Padjalangi, S.H., M.Kn., Sekretaris Komisi B Zulfikar Limolang, S.T., serta anggota Komisi B H. Suriadi Bohari dan Andi Irwan Wirasasti, S.H.
Yasir Machmud menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan tindak lanjut atas rekomendasi BPK berjalan sesuai ketentuan.
“Kami hadir untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait tindak lanjut LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Langkah ini penting untuk memastikan setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tepat sasaran oleh Pemerintah Kabupaten Bone demi meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Yasir Machmud.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sehingga dapat berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyambut baik kunjungan kerja Komisi B DPRD Sulsel tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Sulsel, dan Pemerintah Kabupaten Bone dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(*)
