Hukum  

Kanwil Ditjenpas Sulsel Gandeng LBH, Pastikan Hak Hukum Tahanan Terpenuhi

MAKASSAR, RADARMAKASSAR.id – Akses terhadap keadilan menjadi hak setiap orang, termasuk mereka yang tengah menjalani proses hukum di balik jeruji besi. Untuk memastikan hak tersebut terpenuhi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Selatan memperkuat kerja sama dengan sejumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Koordinasi Pendampingan Pemberian Bantuan Hukum bagi Tahanan yang berlangsung di Aula Dr. Sahardjo, Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Selatan, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan ini menjadi upaya memperluas akses keadilan sekaligus memastikan para tahanan mendapatkan informasi, konsultasi, hingga pendampingan hukum secara layak tanpa diskriminasi.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WITA itu dihadiri Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Sulsel, Ashari, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Hernowo Sugiastanto. 

Turut hadir Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Mut Zaini, jajaran pejabat terkait, perwakilan organisasi bantuan hukum di Makassar dan sekitarnya, serta petugas UPT Pemasyarakatan.

Mut Zaini menegaskan bahwa koordinasi tersebut merupakan momentum memperkuat sinergi antara jajaran Pemasyarakatan dan organisasi bantuan hukum.

Menurutnya, kerja sama yang berkelanjutan diperlukan agar pelayanan pendampingan hukum bagi tahanan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara jajaran Pemasyarakatan dan Lembaga Bantuan Hukum dalam memastikan terpenuhinya hak-hak tahanan melalui koordinasi dan pendampingan hukum yang optimal, adil, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Mut Zaini.

Sementara itu, Ashari yang mewakili Kakanwil Ditjenpas Sulsel, Hernowo Sugiastanto, menekankan pentingnya kolaborasi dengan LBH, terutama dalam memberikan akses keadilan kepada tahanan dari kelompok masyarakat kurang mampu dan rentan.

Ia berharap tidak ada tahanan yang kehilangan hak mendapatkan pendampingan hukum hanya karena keterbatasan ekonomi.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud penguatan sinergi antara jajaran Pemasyarakatan dan Lembaga Bantuan Hukum dalam menjamin pemenuhan hak-hak hukum tahanan, khususnya bagi kelompok kurang mampu dan rentan, melalui pemberian akses keadilan serta pendampingan hukum yang adil, berkualitas, tanpa diskriminasi, dan berkelanjutan,” ungkap Ashari.

Ashari juga mengingatkan bahwa bantuan hukum merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia. Karena itu, jajaran Pemasyarakatan diminta meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak tahanan serta memperkuat komunikasi dengan lembaga bantuan hukum.

Dalam kegiatan tersebut, diskusi bersama perwakilan LBH dan jajaran UPT Pemasyarakatan turut menjadi agenda penting. Forum ini dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi, membahas mekanisme pelayanan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan pendampingan hukum.

Sebagai langkah lanjutan, Kanwil Ditjenpas Sulsel akan melakukan pendataan berkala terhadap tahanan yang membutuhkan bantuan hukum, memperkuat kerja sama dengan organisasi bantuan hukum, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan.

Upaya tersebut diharapkan mampu memastikan setiap tahanan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum.

Melalui penguatan kolaborasi ini, Kanwil Ditjenpas Sulsel menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan Pemasyarakatan yang lebih humanis, profesional, dan berkeadilan, sekaligus memastikan hak-hak hukum tahanan tetap terlindungi. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *