Metro  

Sengketa Lahan 16,3 Ha di Tanjung Bunga: GMTD Bantah Klaim Menang PT Hadji Kalla

Kawasan Tanjung Bunga. (Foto: IST)

RadarMakassar.id – PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) membantah klaim kemenangan yang disampaikan pihak PT Hadji Kalla dalam sengketa lahan seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar.

GMTD menegaskan, Putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tertanggal 12 November 2026 tidak menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas lahan yang menjadi objek perkara.

Direktur Utama GMTD, Ali Said, menyebut klaim kemenangan yang disampaikan kuasa hukum PT Hadji Kalla dalam konferensi pers pada 19 November 2026 tidak sesuai dengan substansi amar putusan pengadilan.

Menurutnya, putusan tersebut justru menyatakan gugatan balik PT Hadji Kalla tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard.

“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat,” tegas Ali Said dalam keterangan resmi GMTD, Kamis (19/11/2026).

GMTD mengutip amar putusan pada halaman 105 yang menyatakan gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi tidak dapat diterima.

Atas dasar itu, perseroan menilai tidak tepat apabila putusan tersebut dimaknai sebagai penetapan kepemilikan lahan kepada PT Hadji Kalla.

“Bagaimana mungkin suatu pihak mengklaim telah dimenangkan oleh pengadilan atas kepemilikan tanah, sementara gugatan baliknya sendiri dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak satu pun amar putusan menetapkannya sebagai pemilik tanah?” ujar Ali.

GMTD Sebut Sertifikat Lahan Masih Utuh

Di tengah sengketa tersebut, GMTD menegaskan sertifikat dan landasan hukum kepemilikan atas lahan seluas 163.262 meter persegi masih berlaku dan tidak dibatalkan oleh putusan terbaru PN Makassar.

Perseroan menyebut memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama GMTD. Riwayat sertifikat tanah tersebut, menurut perusahaan, telah tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak 1971.

Selain sertifikat, GMTD juga mengemukakan sejumlah dasar hukum lainnya, termasuk putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap serta pelaksanaan eksekusi resmi oleh PN Makassar pada 3 November 2025.

Perseroan turut menyebut telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan pemerintah pada 15 Oktober 2025.

GMTD menyatakan tidak terdapat amar dalam putusan 12 November 2026 yang membatalkan sertifikat, putusan pengadilan terdahulu, maupun pelaksanaan eksekusi tersebut.

GMTD menjelaskan, perkara tersebut bermula dari dugaan penguasaan fisik lahan secara sepihak oleh pihak Kalla.

Perseroan menyebut, terdapat aktivitas masuknya kendaraan dan alat berat hingga penimbunan tanah di atas lahan yang diklaim sebagai aset GMTD.

Dalam putusan terbaru, gugatan GMTD dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan aspek formil gugatan.
GMTD menegaskan putusan tersebut bukan merupakan keputusan yang membatalkan hak kepemilikan perseroan ataupun membenarkan tindakan pihak Kalla di lapangan.

Perseroan menyatakan akan terus menempuh proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum.

Selain membantah klaim kemenangan pihak Kalla, GMTD juga menyayangkan sejumlah pernyataan yang dinilai mendiskreditkan perseroan.

Pernyataan tersebut antara lain berkaitan dengan tuduhan mafia tanah, ketidakabsahan dokumen pertanahan, hingga dugaan tindak pidana.

GMTD menilai tuduhan serius semacam itu tidak seharusnya disampaikan tanpa dasar yang jelas, terlebih dengan mengatasnamakan putusan pengadilan yang menurut perseroan tidak memuat penetapan sebagaimana diklaim.

Perseroan menyatakan tengah mengkaji langkah hukum terhadap berbagai pernyataan yang dinilai merugikan nama baik, reputasi, serta kepentingan perusahaan dan para pemegang saham.

Dalam keterangannya, GMTD juga mengingatkan bahwa perusahaan tersebut lahir lebih dari tiga dekade lalu atas prakarsa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mandat mendukung pembangunan Sulawesi Selatan.

GMTD menyebut tiga pemerintah daerah masih memiliki partisipasi kepemilikan saham dalam perseroan, yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar.

Selama lebih dari tiga dekade, perusahaan mengklaim telah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, serta pengembangan kawasan Tanjung Bunga sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Makassar.

Ali Said menegaskan, upaya mempertahankan aset perseroan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan korporasi, tetapi juga menyangkut kepentingan pemerintah daerah dan para pemegang saham publik.

“Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya. Ini adalah tanggung jawab institusional yang tidak dapat kami abaikan,” katanya.

Ia menegaskan GMTD tidak akan mundur dalam mempertahankan aset dan hak-hak hukum perusahaan. Perseroan juga menyatakan tetap berkomitmen menjaga kepastian hukum, melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, serta melanjutkan pembangunan kawasan Tanjung Bunga.

GMTD menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa konferensi pers tidak dapat menggantikan putusan pengadilan dan klaim sepihak tidak dapat menggantikan sertifikat kepemilikan.

Pernyataan tersebut menjadi respons GMTD atas klaim kemenangan PT Hadji Kalla dalam sengketa lahan yang hingga kini masih menjadi perhatian publik di Makassar. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *