RADARMAKASSAR.ID – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Barru, Abubakar, memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2026 di Baruga Pettu Adae, Lantai VI Menara MPP Kantor Bupati Barru, Kamis (8/1/2026).
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah Pemerintah Kabupaten Barru untuk mengevaluasi capaian kinerja seluruh perangkat daerah selama 2025 sekaligus menyusun strategi dan rencana aksi yang lebih terukur pada 2026.
Pemerintah daerah menilai pelaksanaan rapat di awal tahun sangat strategis karena memberi ruang untuk merefleksikan capaian, mengevaluasi tantangan, serta merumuskan langkah yang lebih sistematis dalam mendukung pembangunan daerah.
Dalam rapat itu, sejumlah poin penting menjadi perhatian utama. Salah satunya identifikasi indikator kinerja melalui penjabaran indikator utama ke dalam indikator dan subindikator agar perencanaan lebih terstruktur dan mudah diukur.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan rentang waktu pelaksanaan program dan kegiatan secara bulanan, triwulanan, semesteran, hingga tahunan. Langkah tersebut bertujuan memudahkan proses pemantauan dan evaluasi setiap program.
Rapat koordinasi juga menegaskan pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru 2025–2029 sebagai dasar utama perencanaan pembangunan. Seluruh rencana aksi yang disusun harus selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barru serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Barru turut menekankan penguatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah.
Pendekatan rapat yang interaktif dengan pemberian contoh indikator utama dan ruang diskusi dinilai mampu mendorong keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah dalam menyusun strategi pencapaian target kinerja.
Selain aspek perencanaan, rapat tersebut juga membahas faktor pendukung keberhasilan program, mulai dari ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM).
Pemerintah Kabupaten Barru menilai evaluasi berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan setiap program memberikan kontribusi nyata terhadap target pembangunan daerah.
Dalam upaya meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), rapat ini menyoroti pentingnya penguatan indikator pendukung. Langkah tersebut mencakup perencanaan dan pengukuran kinerja dengan penanggung jawab yang jelas, pelaporan kinerja yang terkoordinasi, serta evaluasi internal oleh Inspektorat.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Pada tahap awal, pemerintah daerah telah mengidentifikasi 35 kinerja utama berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Barru 2025–2029, reformasi birokrasi, serta tugas dan fungsi perangkat daerah.
Beberapa indikator utama tersebut meliputi Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pendidikan, prevalensi stunting, pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Indeks Pemerintahan Digital, penilaian Adipura, Kabupaten Layak Anak, hingga Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Barang Milik Daerah (BMD).(**)
