Makassar, Radarmakassar.id — Kota Makassar menjadi salah satu dari 40 daerah di Indonesia yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi pilot project atau percontohan program Piloting Digital Bansos. Program ini merupakan langkah awal transformasi digital penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui aplikasi Perlinsos yang dikembangkan Kementerian Sosial.
Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Kota Makassar, Masri Tajuddin, mengatakan status sebagai daerah percontohan menunjukkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan Makassar dalam mengimplementasikan sistem baru penyaluran bansos berbasis digital.
“Program ini masih bersifat pilot project sehingga baru diterapkan di 40 daerah di Indonesia, dan salah satunya adalah Kota Makassar,” ujar Masri, Senin (13/7).
Ia menjelaskan, inti dari program tersebut adalah penggunaan aplikasi Perlinsos sebagai instrumen pendataan masyarakat. Melalui aplikasi itu, seluruh indikator kesejahteraan warga akan diinput sehingga sistem dapat menentukan secara objektif apakah seseorang layak menerima bantuan sosial.
Menurutnya, sistem ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang masih mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Meski DTKS dinilai cukup baik, masih ditemukan berbagai kelemahan di lapangan yang memunculkan keluhan masyarakat.
“Yang menentukan penerima bantuan nantinya bukan lagi manusia, tetapi berdasarkan data yang dimasukkan ke aplikasi. Sistem akan menghitung seluruh indikator hingga menghasilkan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan,” jelasnya.
Salah satu indikator yang dinilai, kata dia, antara lain daya listrik rumah tangga, selain sejumlah variabel sosial ekonomi lainnya yang telah disiapkan dalam aplikasi.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembentukan sekitar 6.000 agen yang bertugas mendampingi masyarakat mengakses aplikasi Perlinsos. Seluruh agen diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai syarat utama.
Masri mengungkapkan, hingga kini telah ada 5.000 agen dan memiliki IKD berdasarkan hasil koordinasi bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Warga bisa mengakses aplikasi menggunakan IKD miliknya sendiri atau dibantu oleh agen yang sudah kami siapkan,” katanya.
Agen tersebut berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN), meliputi PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu berusia di bawah 40 tahun di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Pemilihan ASN sebagai agen, lanjut Masri, dilakukan untuk menjaga objektivitas proses pendataan sekaligus menghindari munculnya dugaan praktik pilih kasih yang kerap menjadi sorotan masyarakat apabila melibatkan perangkat lingkungan seperti RT atau RW.
“Kalau melibatkan ASN, penilaiannya lebih objektif dan koordinasinya juga lebih mudah. Program ini juga tidak memiliki anggaran khusus sehingga lebih efektif jika dijalankan oleh ASN. Pak Sekda juga menjadi ketua pelaksana program ini di Kota Makassar,” ujarnya.
Sebagai tahap awal, uji coba pelaksanaan Piloting Digital Bansos telah dilakukan di dua kelurahan di Kecamatan Tallo, yakni Kelurahan Kaluku Bodoa dan Kelurahan Lakkang. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh tim dari Kementerian Sosial dengan melibatkan sekitar 80 agen.
Setelah uji coba tersebut, Dinas Sosial Makassar kini tengah menyusun jadwal pelatihan bagi seluruh agen agar dapat segera memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam proses pendataan.
Meski tahap awal difokuskan pada warga kategori desil 1 dan desil 2, program ini pada akhirnya ditujukan untuk seluruh masyarakat agar data sosial yang dimiliki pemerintah semakin akurat dan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Dinas Sosial Kota Makassar juga memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana, termasuk musim kemarau yang dapat memicu kekeringan.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie menyebut stok logistik yang dimiliki pemerintah saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun. Persediaan tersebut berasal dari APBD Kota Makassar serta dukungan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
“Bantuan yang tersedia meliputi beras, kebutuhan permakanan, perlengkapan dapur umum, kidswear, dan berbagai kebutuhan lainnya untuk penanganan bencana seperti banjir, kebakaran maupun kekeringan. Stok kami insyaallah mencukupi,” pungkas Andi Bukti. (Jar)
