Makassar, Radarmakassar.id – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta pihak Pertamina segera mengambil langkah taktis untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Munafr menilai, penanganan situasi saat ini tidak dapat dilakukan dengan pola pelayanan normal. Perlu pengaturan khusus untuk mengurai antrean yang dalam beberapa hari terakhir semakin berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana memastikan bahwa antrean ini tidak semakin panjang. Antrean ini kita harapkan bisa kita normalisasi dengan baik dengan berbagai macam cara-cara taktis yang harus kita lakukan secepatnya,” kata Munafri usai menemui Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional VII Sulawesi di Jalan Garuda, Jumat (11/9/2026), Dalam pertemuan tersebut, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda.
Usai menemui pihak Pertamina, Munafri kemudian meninjau salah satu SPBU di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mamajang. Ia mengecek langsung situasi antrean di lapangan dan juga kondisi SPBU.
Menurutnya, langkah yang penting adalah mengoptimalkan seluruh SPBU yang ada dan meminta seluruh dispenser yang tersedia dapat diaktifkan secara maksimal.
Ia juga menyoroti ketersediaan petugas atau operator di SPBU. Jika terdapat kekurangan tenaga kerja, Pemkot Makassar siap memberikan dukungan, termasuk menyiapkan personel yang dapat diberikan pelatihan singkat untuk membantu pelayanan.
Selain itu, Munafri mendorong pengoperasian SPBU selama 24 jam untuk mempercepat penguraian antrean.
Menurut dia, berdasarkan penjelasan Pertamina, kondisi yang terjadi bukan disebabkan kelangkaan bahan bakar, melainkan membutuhkan pengaturan manajemen distribusi dan pelayanan yang lebih maksimal.
“Informasi dari Pak GM bahwa ini cukup, bukan langka. Artinya, manajemennya, manajerial yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Munafri juga mengusulkan sistem klasterisasi SPBU berdasarkan jenis kendaraan. Pengaturan tersebut dilakukan untuk memisahkan antrean kendaraan pribadi dengan kendaraan besar seperti truk dan bus.
Ia menilai keberadaan kendaraan besar dalam antrean pada sejumlah SPBU dapat mengganggu akses jalan dan memperparah kemacetan, terutama pada SPBU yang berada di ruas jalan sempit.
Pemkot Makassar dan Pertamina pun akan menyusun pengaturan mengenai SPBU khusus kendaraan pribadi serta SPBU yang dapat melayani kendaraan besar.
“Tidak boleh lagi bersamaan semuanya. Semua SPBU, semua bus dan truk bisa masuk. Harus ada khusus untuk kendaraan pribadi yang tidak boleh diganggu sama bus,” kata politisi Golkar ini.
Laki-laki yang biasa disapa Appi ini menyebutkan, Pemkot Makassar bersama Pertamina akan menyusun rencana strategis selama akhir pekan untuk menentukan klaster SPBU dan pola antrean kendaraan.
Ia berharap pengaturan tersebut dapat mulai diterapkan secara bertahap pada awal pekan depan di sejumlah SPBU.
“Kami minta Sabtu-Minggu ini menyusun rencana strategis untuk memastikan SPBU mana yang sudah diklaster, yang tidak boleh bercampur, dan mana khusus untuk bus dan sebagainya. Mudah-mudahan hari Senin kita bisa mencoba beberapa SPBU supaya ini bisa kita maksimalkan,” ujarnya.
Menurut Munafri, antrean panjang BBM telah berdampak terhadap berbagai aktivitas pelayanan di Kota Makassar. Salah satunya adalah keterlambatan kendaraan pengangkut sampah akibat terjebak antrean.
Selain itu, aktivitas masyarakat menuju sekolah maupun tempat kerja juga ikut terganggu.
“Kami juga terdampak. Truk-truk pengangkut sampah ini terlambat semuanya. Motor-motor pengangkut sampah terlambat semua. Orang-orang yang mau pergi sekolah, mau ke mana, terlambat semuanya,” katanya.
Untuk mendukung pengaturan di lapangan, Pemkot Makassar juga akan mengoptimalkan satuan tugas gabungan serta berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI, khususnya dalam pengamanan dan pengaturan antrean pada malam hari.
Munafri menegaskan keterlibatan pemerintah daerah dalam persoalan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan masyarakat tidak menjadi korban akibat terganggunya pelayanan bahan bakar.
“Masyarakat dilayani, bukan dikorbankan,” tegasnya.
Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar mengaku pihaknya terus menyiapkan dan menyalurkan stok BBM serta membuka sejumlah SPBU selama 24 jam.
Saat ini, sebanyak 25 SPBU telah beroperasi selama 24 jam dan jumlah tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
“Apabila memang diperlukan, itu akan kita tambah. Tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa mengurai antrean ini. Jumlah SPBU nanti mungkin akan sangat dinamis mengikuti kondisi antrean,” katanya.
Pertamina juga akan menyeimbangkan kapasitas fasilitas di SPBU, mulai dari dispenser, tangki pendam hingga ketersediaan petugas.
Selain itu, Pertamina bersama Pemkot Makassar akan melakukan klasterisasi antrean berdasarkan jenis BBM dan kendaraan, termasuk pemisahan antrean kendaraan roda dua dan kendaraan besar.
Deny mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Organisasi Angkutan Darat atau Organda untuk mendukung kelancaran pengaturan kendaraan di lapangan.
“Ini akan kami support dan jalankan monitoring serta pengaturan, khususnya agar masyarakat tetap nyaman. Kami tidak mengharapkan masyarakat terdampak, sehingga nanti akan kita coba atur antara antrean dan pengguna jalan,” ujarnya. (Jar)
