Makassar, Radarmakassar.id — Klaim Pertamina Patra Niaga Sulawesi bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) aman belum sepenuhnya tercermin di lapangan. Hingga Jumat (11/9), masyarakat di Makassar masih harus mengantre berjam-jam di sejumlah SPBU untuk mendapatkan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi.
Pantauan di SPBU Jalan Ratulangi, Makassar, misalnya, menunjukkan pengendara harus menunggu hingga dua jam hanya untuk mendapatkan Pertalite. Kondisi tersebut bahkan disaksikan langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat turun memantau antrean BBM.
“Sudah dua jam di sini antre, sesak jaki,” ujar salah seorang pengendara motor saat ditemui di lokasi.
Antrean panjang yang terus terjadi memunculkan pertanyaan terhadap jaminan Pertamina mengenai ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM. Sebab, di tengah pernyataan stok aman, sejumlah SPBU dilaporkan kosong atau belum beroperasi meski antrean kendaraan telah mengular sejak pagi.
Executif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, mengatakan pihaknya terus menyalurkan BBM dan telah membuka 25 SPBU selama 24 jam untuk mengurai antrean.
Menurut dia, Pertamina juga telah meningkatkan penyaluran BBM dibanding kondisi normal. Penyaluran Solar disebut meningkat sekitar 15 persen, sedangkan Pertalite mengalami penambahan sekitar 8 hingga 10 persen.
Namun, saat ditanya mengenai jumlah pasti suplai yang diterima setiap SPBU per hari, Pertamina tidak memberikan angka rinci.
“Berbeda-beda memang tergantung kebutuhan, karena setiap SPBU nanti akan berbeda-beda juga kebutuhannya,” kata Deny.
Jawaban tersebut kembali menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan distribusi Pertamina dalam memenuhi lonjakan kebutuhan masyarakat. Terlebih, Pertamina sendiri mengakui panjangnya antrean menyebabkan stok di SPBU lebih cepat habis.
“Pada prinsipnya kami tentu akan menyiapkan stoknya, mengirimkan. Namun, begitu antreannya panjang, stoknya akan lebih cepat habis. Nah, ini yang perlu kita atur sama-sama,” ujarnya.
Pertamina juga belum dapat memastikan satu penyebab utama yang membuat antrean BBM berlangsung berkepanjangan. Deny menyebut ada banyak faktor, mulai dari peningkatan kebutuhan hingga disparitas harga BBM.
Sementara terkait dugaan penimbunan, Pertamina mengaku masih akan mendalaminya bersama tim Satgas Gabungan.
“Kalau itu kami nanti dalami bersama tim Satgas Gabungan untuk mengantisipasi,” katanya.
Di tengah belum terungkapnya penyebab pasti, masyarakat masih menjadi pihak yang paling merasakan dampak. Warga harus kehilangan waktu berjam-jam di tengah aktivitas sehari-hari hanya untuk mendapatkan BBM.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin pun meminta Pertamina tidak hanya fokus menambah suplai, tetapi segera melakukan pengaturan pola antrean agar tidak semakin mengganggu aktivitas dan arus lalu lintas.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah mengatur waktu pengisian kendaraan besar seperti truk dan bus pada malam hingga dini hari.
“Mobil-mobil truk, mobil bus, harus diatur waktunya mereka antre. Jangan mereka antre di saat orang semua mau pergi sekolah, mau melakukan aktivitas keseharian. Ini makan jalanan terlalu banyak,” kata Munafri.
Ia mengusulkan kendaraan besar diarahkan melakukan pengisian pada rentang waktu tertentu, misalnya mulai pukul 21.00 hingga 05.00 Wita. Selain itu, Pertamina juga diminta menentukan SPBU tertentu sebagai titik antrean kendaraan besar agar tidak seluruh beban antrean menumpuk di satu lokasi.
Munafri menilai pengaturan tersebut penting agar masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari tetap bisa mendapatkan pelayanan tanpa harus terjebak antrean panjang.
Di sisi lain, Pertamina menyatakan akan terus mengevaluasi kondisi di lapangan dan membuka kemungkinan menambah jumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam apabila diperlukan.
Namun, hingga kini, janji penambahan suplai dan pembukaan SPBU selama 24 jam belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan. Antrean panjang yang masih terjadi menjadi pekerjaan rumah bagi Pertamina untuk membuktikan bahwa klaim stok aman benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar tersedia dalam laporan distribusi. (jar)
