MAKASSAR, Radarmakassar.id – Menteri Sosial (Mensos) RI, Syaifullah Yusuf meluncurkan Gerakan Peduli Tetangga di Kota Makassar sebagai bagian dari upaya mempercepat pendataan masyarakat dalam sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Syaifullah menargetkan hingga Desember 2026 sekurang-kurangnya 50 persen masyarakat Indonesia sudah masuk dalam sistem digital Perlinsos. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat sebagai agen Perlinsos.
Hal itu disampaikan Gus Ipul sapaan akrab Syaifullah, dalam kegiatan peluncuran Gerakan Peduli Tetangga yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar saat peluncuran di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Minggu (4/10/2026).
Pada momen peluncuran tersebut, Gus Ipul didampingi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Munafri Arifuddin, memimpin deklarasi komitmen oleh seluruh Ketua RT dan RW se-Kota Makassar yang didapuk secara khusus sebagai Agen Perlinsos.
“Hari ini Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar bekerja sama untuk menindaklanjuti program strategis Bapak Presiden. Yaitu konsolidasi data agar data kita makin akurat, kemudian sasarannya tepat,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, terdapat tiga hal utama yang menjadi fokus pemerintah, yakni memastikan data semakin akurat melalui konsolidasi, memastikan sasaran bantuan tepat, serta memutus mata rantai kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat.
“Jadi tiga itu: data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat. Nah, semuanya dimulai dari data hulu,” ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan, pemerintah saat ini mulai melakukan digitalisasi bansos melalui sistem Perlinsos yang menghubungkan berbagai data pemerintah. Data tersebut antara lain berasal dari Dukcapil, BPS melalui DTSEN, PLN, kepolisian terkait kepemilikan kendaraan, ATR/BPN terkait aset tanah, hingga Kementerian Hukum terkait kepemilikan perusahaan.
Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan registrasi ulang sebagai penerima bansos maupun mengusulkan dirinya sendiri atau orang lain untuk mendapatkan perlindungan sosial.
“Datanya dimasukkan, nanti sistem yang akan menjawab apakah seseorang itu berhak menerima bansos atau tidak, karena datanya sudah terhubung dengan semua data-data milik pemerintah,” jelasnya.
Gus Ipul mengatakan, sistem tersebut telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan selanjutnya dikembangkan di 42 kabupaten/kota, termasuk Kota Makassar, sebelum diberlakukan secara nasional. Jika seluruh proses berjalan lancar, penyaluran bansos pada 2027 akan menggunakan data hasil digitalisasi Perlinsos yang lebih mutakhir.
Namun, pemerintah menyadari masih ada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Karena itu, pemerintah melibatkan agen Perlinsos untuk membantu warga melakukan pendataan. Dalam uji coba di Banyuwangi, kata Gus Ipul, sekitar 10 persen masyarakat melakukan pengajuan secara mandiri, sementara 90 persen lainnya dibantu agen Perlinsos.
“Agen Perlinsos itu siapapun boleh menjadi relawan untuk membantu orang lain,” katanya.
Agen tersebut nantinya diharapkan membantu masyarakat terdekat, terutama keluarga dan tetangga, agar warga yang selama ini belum masuk dalam data dapat terdata dan memperoleh perlindungan sosial sesuai program pemerintah.
Gus Ipul menegaskan, pemerintah menargetkan sekurang-kurangnya 50 persen warga Indonesia sudah masuk dalam sistem digital Perlinsos hingga Desember 2026.
“Sampai Desember itu kita punya target sekurang-kurangnya 50 persen warga Indonesia ini bisa sudah masuk dalam sistem digital kita, sistem Perlinsos kita,” ujarnya.
Untuk Sulsel, Gus Ipul menyebut baru sekitar 6 persen warga yang telah masuk dalam sistem Perlinsos. Makassar menjadi daerah dengan kontribusi terbesar dalam pendataan tersebut. Karena itu, ia meminta percepatan dilakukan dengan memperbanyak agen Perlinsos sekaligus memperluas jumlah masyarakat yang masuk dalam sistem.
“Makanya kita datang ke sini ajak Pak Gubernur, ajak Pak Wali, ya ini ada percepatan,” katanya.
Ia juga menegaskan keterlibatan dalam gerakan tersebut tidak hanya terbatas pada RT dan RW. Pemuda, organisasi masyarakat, komunitas perempuan, TNI-Polri hingga wartawan diharapkan ikut membantu.
“RT/RW, pemuda-pemuda, ormas-ormas, semua kita libatkan, termasuk TNI-Polri. Karena kita punya target akhir tahun sudah lebih dari 50 persen. Itu perlu gotong royong,” tuturnya.
Dalam sistem tersebut, masyarakat juga diberi kesempatan untuk mengoreksi data. Registrasi ulang penerima bansos akan dilengkapi dengan biometrik atau face recognition untuk memastikan identitas penerima sesuai dengan orang yang sebenarnya.
Selain itu, data penerima juga dibuka agar masyarakat dapat mengusulkan maupun menyanggah data yang dinilai tidak sesuai.
“Jadi kita memang terbuka dan kita buka. Masyarakat boleh usul, boleh menyanggah,” katanya.
Gus Ipul juga mengungkap banyaknya kasus warga yang seharusnya menerima bansos namun ditolak sistem karena NIK-nya tercatat digunakan untuk membeli mobil, tanah, maupun membuat perusahaan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bagian dari persoalan yang harus diperbaiki melalui konsolidasi data sekaligus edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga NIK dan KTP.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi program tersebut dan kolaborasi yang dibangun pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
“Kami ucapkan terima kasih banyak. Bapak Menteri Sosial yang sangat-sangat ulet, sangat rajin turun ke bawah, mengecek. Ini adalah sebuah kerja-kerja yang luar biasa,” kata Andi Sudirman.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program strategis pemerintah pusat di Sulsel, termasuk Sekolah Rakyat.
“Kita banggakan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas kelulusannya untuk mengakomodir anak-anak kami 1.000 orang yang kesempatan untuk sekolah di SR,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang ditunjuk sebagai pilot project program Perlinsos.
Menurut Munafri, Gerakan Peduli Tetangga berkaitan erat dengan sistem pendataan yang dilakukan Kementerian Sosial dengan melibatkan RT dan RW sebagai agen Perlinsos.
“Kegiatan ini sangat berhubungan dengan sistem pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial serta bagaimana RT dan RW dilibatkan sebagai agen Perlinsos,” kata Munafri.
Ia mengatakan, hingga saat ini progres pendaftaran di Makassar telah mencapai 31 persen. Angka tersebut meningkat sekitar 12 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya.
“Ini sudah naik kira-kira sekitar 12 persen dari perhitungan kita di tiga bulan lalu,” ujarnya.
Munafri mengatakan, tahap awal pemerintah akan memfokuskan keterlibatan RT dan RW. Selanjutnya, kesempatan akan dibuka bagi kelompok masyarakat lainnya yang ingin menjadi agen Perlinsos.
“Ini memberikan gambaran terhadap kepedulian kita untuk memastikan bahwa orang-orang yang paling dekat atau tetangga kita dulu, apakah mereka sudah masuk atau terdata dengan data yang valid sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan yang datang dari pemerintah,” jelasnya.
Untuk Makassar, Munafri menargetkan persentase tersebut dapat mencapai 50 persen hingga akhir tahun.
“Kami target di akhir tahun insyaallah bisa sampai di 50 persen angka kami, untuk memastikan bahwa 50 persen ini benar-benar menjadi agen yang mampu merambah lebih dari 50 persen wilayah perkotaan,” pungkasnya. (Jar)
