Makassar, Radarmakassar.id – Pemerintah Kota Makassar melibatkan 5.027 Ketua RT dan 1.005 Ketua RW menjadi ujung tombak pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah ini ditargetkan mampu meningkatkan jumlah warga yang masuk dalam sistem digital Perlinsos hingga mencapai 50 persen pada akhir Desember 2026.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, pelibatan RT dan RW menjadi bagian penting dalam Gerakan Peduli Tetangga yang diluncurkan Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Minggu (4/10/2026).
Makassar sendiri menjadi salah satu daerah yang ditunjuk sebagai pilot project program digitalisasi Perlinsos. Saat ini, progres pendataan warga Makassar telah mencapai 31 persen atau meningkat sekitar 12 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya.
“Ini sudah naik kira-kira sekitar 12 persen dari perhitungan kita di tiga bulan lalu,” kata Munafri.
Tahap awal pendataan akan difokuskan melalui RT dan RW. Mereka didorong menjadi agen Perlinsos yang membantu memastikan warga di lingkungan masing-masing telah terdata dan memiliki data yang valid.
“Kegiatan ini sangat berhubungan dengan sistem pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial serta bagaimana RT dan RW dilibatkan sebagai agen Perlinsos,” ujarnya.
Munafri menilai, posisi RT dan RW sangat strategis karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan keterlibatan tersebut, pemerintah dapat memastikan warga yang membutuhkan perlindungan sosial tidak terlewat dalam proses pendataan.
“Ini memberikan gambaran terhadap kepedulian kita untuk memastikan bahwa orang-orang yang paling dekat atau tetangga kita dulu, apakah mereka sudah masuk atau terdata dengan data yang valid sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan yang datang dari pemerintah,” jelasnya.
Ia menargetkan persentase warga Makassar yang masuk dalam sistem digital Perlinsos dapat mencapai 50 persen hingga akhir tahun.
“Kami target di akhir tahun insyaallah bisa sampai di 50 persen angka kami, untuk memastikan bahwa 50 persen ini benar-benar menjadi agen yang mampu merambah lebih dari 50 persen wilayah perkotaan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf mengatakan Gerakan Peduli Tetangga merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat konsolidasi data agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Hari ini Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar bekerja sama untuk menindaklanjuti program strategis Bapak Presiden. Yaitu konsolidasi data agar data kita makin akurat, kemudian sasarannya tepat,” kata Gus Ipul.
Ia menyebut terdapat tiga fokus utama pemerintah, yakni memastikan data semakin akurat, memastikan penerima bantuan tepat sasaran, serta memutus mata rantai kemiskinan melalui program Sekolah Rakyat.
“Jadi tiga itu: data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat. Nah, semuanya dimulai dari data hulu,” ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan, digitalisasi Perlinsos dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai data pemerintah, mulai dari Dukcapil, BPS melalui DTSEN, PLN, kepolisian terkait kepemilikan kendaraan, ATR/BPN terkait aset tanah, hingga Kementerian Hukum terkait kepemilikan perusahaan.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan registrasi ulang sebagai penerima bansos maupun mengusulkan dirinya sendiri atau orang lain untuk mendapatkan perlindungan sosial.
“Datanya dimasukkan, nanti sistem yang akan menjawab apakah seseorang itu berhak menerima bansos atau tidak, karena datanya sudah terhubung dengan semua data-data milik pemerintah,” jelasnya.
Menurut Gus Ipul, sistem tersebut telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan kemudian dikembangkan di 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar, sebelum diterapkan secara nasional. Jika berjalan sesuai rencana, penyaluran bansos pada 2027 akan menggunakan data hasil digitalisasi Perlinsos yang lebih mutakhir.
Namun, pemerintah menyadari belum seluruh masyarakat terbiasa menggunakan layanan digital. Karena itu, masyarakat dilibatkan sebagai agen Perlinsos untuk membantu keluarga maupun tetangga melakukan pendataan.
Dalam uji coba di Banyuwangi, sekitar 10 persen masyarakat melakukan pengajuan secara mandiri, sedangkan 90 persen lainnya mendapat bantuan dari agen Perlinsos.
“Agen Perlinsos itu siapapun boleh menjadi relawan untuk membantu orang lain,” katanya.
Gus Ipul menargetkan sekurang-kurangnya 50 persen warga Indonesia telah masuk dalam sistem digital Perlinsos hingga Desember 2026.
“Sampai Desember itu kita punya target sekurang-kurangnya 50 persen warga Indonesia ini bisa sudah masuk dalam sistem digital kita, sistem Perlinsos kita,” ujarnya.
Untuk Sulsel, Gus Ipul menyebut baru sekitar 6 persen warga yang telah masuk dalam sistem Perlinsos. Makassar menjadi salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar dalam proses pendataan tersebut.
“Makanya kita datang ke sini ajak Pak Gubernur, ajak Pak Wali, ya ini ada percepatan,” katanya.
Ia menegaskan, gerakan tersebut tidak hanya mengandalkan RT dan RW. Pemuda, organisasi masyarakat, komunitas perempuan, TNI-Polri hingga wartawan juga dapat terlibat sebagai agen Perlinsos.
“RT/RW, pemuda-pemuda, ormas-ormas, semua kita libatkan, termasuk TNI-Polri. Karena kita punya target akhir tahun sudah lebih dari 50 persen. Itu perlu gotong royong,” tuturnya.
Dalam sistem Perlinsos, masyarakat juga diberikan ruang untuk mengoreksi data. Registrasi ulang penerima bansos nantinya dilengkapi biometrik atau face recognition untuk memastikan identitas penerima sesuai dengan orang yang sebenarnya. Masyarakat juga dapat mengusulkan maupun menyanggah data yang dinilai tidak sesuai.
“Jadi kita memang terbuka dan kita buka. Masyarakat boleh usul, boleh menyanggah,” katanya.
Gus Ipul menambahkan, masih ditemukan kasus warga yang seharusnya menerima bansos tetapi ditolak sistem karena NIK-nya tercatat digunakan untuk membeli mobil, tanah maupun membuat perusahaan.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi bagian dari persoalan yang perlu diperbaiki melalui konsolidasi data sekaligus edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga NIK dan KTP. (Jar)
