MAKASSAR, RADAR MAKASSAR.ID– Wakil Ketua II Fredrik Frans Adolof Marlisa, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya (PBD) bersama rombongan Komisi III
membidangi infrastruktur dan pembangunan melakukan kunjungan kerja di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (5/5/2026) dalam rangka bertukar pengalaman terkait Strategi Kemandirian Fiskal dan Pengembangan Infrastruktur.
Wakil Ketua II Fredrik Frans Adolof Marlisa, menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa Papua Barat memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk menuju wilayah Papua, serupa dengan peran Makassar yang menjadi gerbang kawasan Indonesia bagian tengah dan timur.
“Kesamaan karakter ini menjadi dasar penting dalam pengembangan kebijakan pembangunan ke depan sehingga kami berkunjung ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk konsultasi secara bersama,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Rombongan DPRD Provinsi Papua Barat Daya juga menggali berbagai potensi pengembangan, termasuk perencanaan kawasan pelabuhan dan kontainer sebagai penggerak ekonomi daerah.
Namun dari sisi regulasi, Papua Barat telah memiliki Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pajak dan retribusi daerah yang telah berjalan selama dua tahun. Bahkan, beberapa poin dalam regulasi tersebut telah menjadi rujukan dan diadopsi dalam diskusi lintas daerah sementara di Sulawesi Selatan sementara penggodokan.
Melalui kunjungan ini, DPRD Papua Barat juga mendalami mekanisme penyusunan peraturan daerah serta pengelolaan proyek-proyek strategis, termasuk penguatan infrastruktur melalui program multiyears yang sedang di laksanakan oleh pemerintah provinsi sulawesi selatan.
“Kami juga ingin tahun bagaimana sistem perencanaan dan penganggaran yang di pakai soal pembangunan infrastruktur melalui program multiyears agar pelaksanaan pembangunan di Papua Barat juga bisa digunakan dalam hal pembangunan infrastruktur,” ucap Fredrik dari Fraksi PDI Perjuangan.
Fokus utama dari kunjungan ini adalah mencari strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) guna mendorong kemandirian fiskal. Diharapkan, hasil sharing ini dapat menjadi agenda berkelanjutan dalam membangun sinergi antar daerah, khususnya dalam mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Pada kesempatan tersebut rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya diterima langsung sekretaris komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan H. Rahman dari Fraksi PKS dan Ketua Fraksi PPP Syaharuddin.
Dalam kunjungan tersebut, anggota DPRD Sulsel H.Rahman menuturkan bahwa rombongan DPRD Papua Barat melakukan sharing terkait PAD dan konsultasi termasuk pelaksanaan program yang dikenal sebagai program “multi years” di Sulawesi Selatan.
“Kami jelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan program multi years dengan masa kontrak selama tiga tahun, yakni dari 2025 hingga 2027. Program ini bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di daerah,” jelasnya.
Terkait sumber anggaran, ditegaskan bahwa program tersebut sepenuhnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, tanpa keterlibatan APBN.
“Pembangunan infrastruktur dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat, terutama di daerah yang masih berkembang,” tutupnya. (*)
