MAKASSAR, RADAR MAKASSAR.ID–Meskipun diguyur hujan deras, Para Legislator DPRD Sulsel tak gentar menerima ribuan buruh KSPSI Sulsel dalam aksi May Day depan Kantor sementara Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Jumat (1/5/2026) yang di pimpin langsung ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi didampingi Mizar Roem, Heriwawan, Andi AAN Nugraha, dan H. Mahmud.
Sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi menunjukkan komitmen bahwa sebagai lembaga legislatif untuk hadir langsung mendengar suara buruh, meski dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat namun menurutnya hujan merupakan sebuah keberkahan saat berada diatas mobil terontong.
Dalam sambutannya, Andi Rachmatika Dewi menyampaikan ucapan selamat Hari Buruh sekaligus mengapresiasi massa aksi yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.
“Kami siap menindaklanjuti tuntutan sesuai kewenangan DPRD dan akan meneruskan aspirasi yang menjadi ranah pemerintah pusat,” ujar Cicu, sapaan akrab Rachmatika Dewi.
Legislator fraksi NasDem Sulsel itu menegaskan, DPRD Sulsel terbuka terhadap dialog dan akan terus mengawal berbagai isu ketenagakerjaan agar mendapat perhatian serius.
Momen humanis terjadi saat perwakilan buruh perempuan menyerahkan bunga mawar berwarna pink kepada Rachmatika Dewi. Gestur sederhana itu menjadi simbol harapan dan kepercayaan buruh kepada wakil rakyat, di tengah suasana hujan yang tak menyurutkan semangat aksi.
Aksi yang mengusung tema “Masyarakat untuk Keadilan” berlangsung aman, tertib, dan bermartabat dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari persoalan ekonomi hingga perlindungan hak-hak pekerja.
Jenderal Lapangan KSPSI Sulsel, Irham Tompo, dalam orasinya menyoroti tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, khususnya buruh.“Inflasi kebutuhan pokok tidak sebanding dengan kenaikan upah. Daya beli rakyat terus melemah,” ungkapnya.
Ia juga mengkritik gaya hidup mewah sejumlah pejabat di tengah kesulitan masyarakat, serta mendesak pemerintah untuk menghentikan pemborosan anggaran dan meningkatkan transparansi.
Selain itu, massa aksi mendorong revisi regulasi ketenagakerjaan agar lebih berpihak kepada pekerja, termasuk penetapan upah minimum berbasis kebutuhan hidup layak dan pengawasan ketat terhadap perusahaan yang melanggar hak buruh.
Isu lain yang turut disuarakan adalah penyelesaian dana pensiun ratusan anggota serikat pekerja yang terdampak kepailitan perusahaan. KSPSI meminta DPRD Sulsel memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.
Selain dari dua kelompok buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) adalah salah satu konfederasi serikat (KSPSI), Ketua DPRD Sulawesi Selatan juga menerima aksi dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar hingga menjelang magrib.(*)
