Makassar, Radarmakassar.id— Pemerintah Kota Makassar mengusulkan revitalisasi 79 sekolah kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2026. Hingga saat ini, sebanyak 30 sekolah telah masuk dalam daftar penerima program revitalisasi pemerintah pusat sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Hal itu terungkap dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan revitalisasi SD Muhammadiyah Mimbar Baru di Jalan Pongtiku, Kecamatan Bontoala, Rabu (8/7/2026), yang dihadiri Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch. Salim Somad, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman.
Salim mengatakan revitalisasi sekolah merupakan program prioritas Presiden yang menyasar sekolah-sekolah dengan kondisi rusak berat agar proses belajar mengajar berlangsung lebih aman dan nyaman.
“Revitalisasi sekolah ini merupakan program prioritas Bapak Presiden untuk perbaikan gedung sekolah. Sekolah-sekolah dengan kategori rusak berat menjadi prioritas utama yang kami perbaiki,” ujarnya.
Selain revitalisasi sarana dan prasarana, Kemendikdasmen juga menjalankan program digitalisasi pembelajaran untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan data kondisi sekolah akurat sehingga bantuan tepat sasaran.
Menurut Salim, usulan revitalisasi harus benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan. Ia mengingatkan agar tidak terjadi manipulasi data tingkat kerusakan sekolah karena dapat merugikan daerah itu sendiri.
Dari 79 sekolah yang diusulkan Pemerintah Kota Makassar, awalnya hanya 11 sekolah yang memperoleh alokasi revitalisasi. Namun, setelah proses verifikasi, jumlah tersebut bertambah menjadi sekitar 30 sekolah.
“Alhamdulillah, dari 79 sekolah yang diusulkan, sudah sekitar 30 sekolah yang masuk. Ini capaian yang sangat baik,” katanya.
Ia menambahkan peluang penambahan kuota masih terbuka pada tahap berikutnya apabila masih terdapat sekolah yang memenuhi kriteria prioritas. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kota Makassar diminta mengawal penyelesaian administrasi, khususnya bagi 19 sekolah yang masuk tahap pertama.
“Kami ingin ketika sekolah diundang untuk penandatanganan PKS, semuanya sudah benar-benar siap. Jangan sampai diundang tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga gagal diproses,” ujarnya.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dijadwalkan berlangsung pada 16–20 Juli 2026 secara regional, termasuk di Makassar. Seluruh dokumen, mulai dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) hingga menu pekerjaan, diminta telah lengkap sebelum proses tersebut.
Secara nasional, Kemendikdasmen pada tahap awal mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,1 triliun untuk revitalisasi 3.886 sekolah. Setelah mendapat tambahan anggaran melalui APBN Perubahan, pemerintah menyetujui revitalisasi sekitar 15.100 sekolah dari total sekitar 30.400 usulan dengan nilai anggaran mencapai Rp15 triliun.
Meski demikian, menurut Salim, baru sekitar separuh dari jumlah tersebut yang siap dieksekusi karena masih menunggu kelengkapan administrasi. Besaran bantuan rata-rata mencapai Rp1 miliar per sekolah, disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada sekolah-sekolah di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang. Menurutnya, satuan pendidikan di kawasan kepulauan masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana agar kualitas layanan pendidikan setara dengan sekolah di wilayah daratan.
“Harapan kami, sekolah-sekolah di wilayah kepulauan Kecamatan Sangkarrang dapat menjadi prioritas dalam program revitalisasi. Dengan begitu, anak-anak di pulau juga memperoleh fasilitas belajar yang layak dan setara dengan sekolah di daratan,” kata Achi. (*)
