RADARMAKASSAR.ID — Bupati Barru, Ir. Hj. Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., memaparkan pandangan dan strategi pemberdayaan perempuan di Kabupaten Barru dalam wawancara eksklusif bersama TVRI Makassar, Kamis (10/7/2025).
Dalam wawancara tersebut, Bupati Andi Ina menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan di Barru berangkat dari prinsip kesetaraan gender serta pengakuan bahwa perempuan bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek utama yang mampu mendorong perubahan sosial dan ekonomi.
“Kami ingin memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, ekonomi, hingga kepemimpinan,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru telah menjalankan berbagai program konkret, antara lain pelatihan keterampilan bagi perempuan pra-sejahtera, dukungan bagi UMKM perempuan, serta pembentukan forum perempuan di tingkat desa dan kelurahan.
Kolaborasi lintas sektor juga diperkuat, khususnya antara Dinas PMD PPKB PPPA dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Barru. Program yang dijalankan mencakup edukasi tentang kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan dan anak, hingga peningkatan literasi digital.
Terkait tantangan di lapangan, Bupati mengakui bahwa budaya patriarki masih menjadi hambatan utama dalam memperkuat peran perempuan di masyarakat.
“Namun kami optimistis, dengan edukasi yang konsisten dan pendekatan berbasis komunitas, perempuan Barru dapat menjadi motor penggerak pembangunan di desa dan keluarga,” tegasnya.
Sebagai satu-satunya bupati perempuan di Sulawesi Selatan saat ini, Andi Ina memaknai kepemimpinannya sebagai amanah besar untuk membawa perubahan nyata bagi kaum perempuan.
“Saya ingin setiap perempuan dan anak di Barru tumbuh dengan keyakinan bahwa tidak ada batas untuk bermimpi dan mengambil peran dalam pembangunan,” ujarnya.
Bupati juga mengajak seluruh perempuan Barru untuk terus belajar, berani bersuara, dan aktif berkontribusi di berbagai bidang.
“Mari kita bangun Barru dengan semangat kolaborasi — dari perempuan, untuk kemajuan bersama,” tutupnya.
Dalam wawancara tersebut, Bupati turut didampingi Kepala Dinas PMD PPKB PPPA Jamaluddin, S.Sos., M.H., dan Kabid PPA Hj. Endang Susilawati, S.E., M.Si. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan bukan sekadar program seremonial, tetapi merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.(**)
