RADARMAKASSAR.co.id – Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan bibit nanas Dinas TPHbun Sulsel Tahun Anggaran 2024 kembali digelar di PN Tipikor Makassar, Selasa (8/9/2026).
Dalam persidangan mengungkap sejumlah fakta mengenai proses penganggaran program pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya terkait perubahan anggaran Dinas TPHBun dari Rp85 Milyar menjadi Rp300 Milyar lebih.
Dalam keterangan Mantan Kepala BPKAD Sulsel dihadapan persidangan Salehuddin menyebutkan perubahan anggaran OPD TPHbun dari Rp85 Milyar menjadi Rp300 Milyar diketahui oleh DPRD Sulsel dan dibahas secara bersama.
“Penambahan Anggaran Rp300 Milyar di TPHbun itu kami bahas dengan DPRD/ Banggar,” Katanya Salehuddin dihadapan Jaksa Penuntut Umum.
Kemudian JPU, menanyakan terkait apakah Bibit Nanas tersebut dibahas di DPRD? Salehuddin mengatakan pembahasan tidak dilakukan melainkan hanya penambahan anggaran di OPD TPHbun.
“Kami memang tidak pernah bahas di DPRD soal Bibit Nanas, cuman penambahan Anggaran TPHbun,” tuturnya.
JPU kemudian mempertanyakan kapan program bibit nanas dibahas?.
Saksi pun menyatakan Program Bibit Nanas tidak pernah secara khusus dibahas di DPRD. Namun, dalam penambahan pagu anggaran TPHBun secara keseluruhan, telah terdapat anggaran untuk bibit nanas.
“Ijin memang kami tidak membahas sedetail mungkin, hanya penambahan anggaran saja. Karna tidak ditanya juga Banggar (Pengadaan Bibit Nanas),” sebutnya.
Dalam persidangan beberapa saksi yang dihadirkan di antaranya Muh. Arsyad selaku Sekretaris Dewan sekaligus Pj Sekda Sulsel tahun 2024, Reza Faisal Saleh, Aswad Setiawan (Kepala Balitbangda Sulsel).
Salehuddin mantan Kepala BPKAD 2024, Sardi dari bagian Perencanaan Anggaran, serta Kurniati selaku Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel. (*)
