MAKASSAR, radarmakassar.id— Pemerintah Kota Makassar mengusulkan adanya relaksasi aturan ganjil-genap bagi pengemudi ojek online (ojol) di tengah persoalan distribusi dan antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, usai Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9).
Munafri menilai pengemudi ojol memiliki karakteristik berbeda dengan pengguna kendaraan pribadi. Mereka beroperasi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga penerapan ganjil-genap dinilai perlu dikaji kembali.
“Kami juga mengusulkan supaya teman-teman ojol ini kalau bisa dilonggarkan, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini. Karena mereka beroperasi setiap hari,” kata Munafri.
Menurutnya, kondisi antrean BBM yang sebelumnya cukup panjang kini mulai menunjukkan penurunan. Karena itu, kebijakan pembatasan kendaraan dinilai sudah dapat dievaluasi, khususnya bagi kelompok yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas berkendara seperti ojol.
“Mungkin saudara-saudara kita, teman-teman ojol ini bisa dibuatkan kebijakan supaya diberikan kebebasan untuk tidak harus ganjil-genap,” ujarnya.
Namun, Munafri menekankan relaksasi tersebut tidak boleh menjadi celah baru bagi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Ia meminta aturan teknis dan petunjuk pelaksanaan disiapkan secara jelas agar kebijakan tersebut benar-benar menyasar pengemudi ojol.
“Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ,” tegasnya.
Selain persoalan ganjil-genap, Munafri juga menyoroti disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi yang dinilai terlalu lebar. Kondisi tersebut, kata dia, dapat mendorong terjadinya migrasi konsumen ke BBM bersubsidi.
“Kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terhadap disparitas, karena ini mengakibatkan orang migrasi. Range-nya terlalu lebar,” jelasnya.
Munafri juga meminta Pertamina memastikan kuota BBM di Makassar sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Ia menilai kekurangan pasokan tidak semestinya berulang karena data konsumsi seharusnya sudah dapat menjadi dasar perencanaan distribusi.
“Pertamina sudah tahulah berapa konsumsi, tingkat konsumsi dan sebagainya yang harus disediakan. Sangat penting untuk memastikan supaya tidak ada kekurangan kebutuhan yang diinginkan,” katanya.
Ia mencontohkan, tingginya permintaan Pertalite harus diikuti dengan ketersediaan yang memadai, bukan justru stok BBM nonsubsidi yang lebih banyak.
Munafri mengaku telah memantau kondisi sejumlah SPBU di Makassar selepas salat Subuh. Dari pantauannya di SPBU kawasan Hasanuddin, Tentara Pelajar hingga Veteran Bawakaraeng, antrean kendaraan mulai berkurang.
“Sejauh ini ada penurunan dari panjangnya antrean itu,” ujarnya.
Di sisi lain, Munafri juga menyoroti persoalan kelangkaan dan kenaikan harga LPG. Menurutnya, distribusi LPG bersubsidi harus benar-benar dipastikan sampai kepada masyarakat yang berhak.
Ia meminta Satgas yang telah dibentuk terus melakukan pengawasan secara komprehensif agar LPG bersubsidi tidak disalahgunakan.
“Jangan dipakai kepada orang yang tidak berhak. Karena ada subsidi di dalamnya, ada haknya orang yang harus diberikan kepada mereka,” katanya.
Munafri menegaskan Satgas tetap akan berjalan mengawal distribusi LPG hingga kondisi kembali normal.
Terkait adanya pihak yang menaikkan harga LPG di tengah kesulitan masyarakat, Munafri mengingatkan agar praktik tersebut tidak dilakukan.
“Orang lagi susah malah kita mau mengambil keuntungan dari orang yang susah, jangan,” tegasnya. (jar)
