MAKASSAR, Radarmakassar.id – Para lurah di Kota Makassar harus bersiap menghadapi evaluasi dan kemungkinan rotasi jabatan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan, kinerja selama satu tahun terakhir akan menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan penataan jabatan lurah.
Penegasan itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).
Munafri mengatakan, evaluasi dilakukan untuk memastikan lurah benar-benar mampu menghadirkan pelayanan dan perubahan yang dirasakan langsung masyarakat.
Ia menegaskan, penilaian tidak lagi sekadar melihat banyaknya kegiatan atau serapan anggaran, tetapi harus berdasarkan dampak nyata yang dihasilkan di wilayah masing-masing.
“Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact,” ujar Munafri.
“Jadi, keberhasilan bukan hanya apa yang berjalan hari ini, tetapi apa dampaknya kepada masyarakat,” sambungnya.
Munafri menyebut, masa satu tahun kepemimpinan menjadi momentum untuk melihat kembali capaian para lurah. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi bahan dalam proses rotasi dan penataan jabatan.
Ia juga menegaskan, proses rotasi tidak boleh dipengaruhi intervensi maupun kepentingan personal.
“Waktu ini sudah satu tahun (lurah menjabat). Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah-lurah yang akan kita lakukan rotasinya, terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu,” tegasnya.
“Tidak ada itu, pokoknya penilaiannya akan pure seperti apa yang Bapak dan Ibu lurah lakukan hari ini,” lanjut Munafri.
Menurutnya, evaluasi akan dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja sebelumnya dengan hasil yang dicapai selama satu tahun terakhir.
“Kita akan melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh lurah, kemudian membandingkan data-data pencapaian sebelumnya dengan tahun sekarang,” jelasnya.
Munafri menekankan, lurah harus memiliki inovasi, integritas, serta kemampuan membaca persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi penerimaan PBB, kebersihan lingkungan, penertiban, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga optimalisasi peran agen Perisai di masyarakat.
“Lurah itu bukan pekerjaan yang gampang. Tugasnya banyak sekali karena berhubungan langsung dengan masyarakat, harus memosisikan diri sebagai pelayan sekaligus pemimpin di wilayahnya,” katanya.
Selain kinerja pelayanan, Munafri meminta lurah memperkuat pola pemerintahan yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak boleh lagi bekerja secara sentralistik tanpa membuka ruang partisipasi warga.
“Tidak lagi kita bicara tentang pemerintahan yang sentralistik. Harus terbangun kolaborasi satu dengan yang lainnya untuk memastikan keterlibatan masyarakat di wilayah masing-masing,” imbuhnya.
Ia meminta lurah tidak menghindari persoalan yang muncul di wilayah. Komunikasi dengan masyarakat harus dibuka agar setiap masalah dapat dicarikan solusi bersama.
“Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bersama-sama menciptakan solusi,” ujarnya.
Munafri juga mengingatkan pentingnya integritas. Sebagai pejabat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, lurah diminta menjaga kepercayaan publik dan tidak memberikan ruang terhadap aktivitas ilegal di wilayahnya.
Selain itu, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) juga menjadi tanggung jawab yang harus diperhatikan lurah.
“Kamtibmas bukan urusannya cuma APH saja. Kamtibmas ini harus menjadi urusan kita bersama,” katanya.
Karena itu, lurah diminta aktif berkoordinasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini.
Munafri juga meminta kebijakan pemilahan sampah dan penertiban bangunan liar tetap dijalankan. Ia menegaskan tidak ada instruksi yang menghentikan program pemilahan sampah.
“Tidak ada satu pun perintah, surat, atau kata yang membuat proses pemilahan sampah berhenti. Semuanya masih berjalan,” tegasnya.
Menurut Munafri, kemampuan lurah menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi aksi nyata di tengah masyarakat akan menjadi bagian penting dalam melihat keberhasilan pemerintahan di tingkat wilayah.
Dengan evaluasi yang akan dilakukan setelah satu tahun masa jabatan, para lurah dituntut menunjukkan capaian konkret, bukan sekadar menjalankan rutinitas pemerintahan. (*)
