Makassar, Radarmakassar.id – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyoroti pesatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital yang belum diimbangi dengan pemahaman memadai mengenai manfaat dan risikonya. Kondisi ini membuat generasi muda, termasuk mahasiswa, rentan terjebak pinjaman online (pinjol) dan layanan paylater yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial.
Direktur Eksekutif Kesekretariatan dan Hubungan Lembaga LPS, KM Nuruddin, mengatakan, perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mengakses berbagai produk dan layanan keuangan. Namun, kemudahan tersebut harus diiringi peningkatan literasi agar masyarakat tidak salah mengambil keputusan finansial.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) seri kesembilan yang digelar di Baruga AP Pettarani, Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Senin (19/10/2026).
Kegiatan bertema Financial Resilience for the Future: Membangun Generasi yang Aman, Paham dan Terlindungi tersebut menghadirkan empat lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni LPS, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).
Nuruddin menjelaskan, inklusi keuangan di Indonesia berkembang pesat seiring kemudahan akses melalui aplikasi digital dan layanan mobile banking. Masyarakat, khususnya generasi muda, kini dapat menggunakan berbagai produk keuangan hanya melalui telepon genggam.
Namun, menurut dia, peningkatan akses tersebut belum sepenuhnya diikuti pemahaman yang memadai mengenai karakteristik produk, risiko, hingga mekanisme pencairan dana ketika membutuhkan likuiditas.
“Fenomena sekarang memang inklusi keuangan kita itu terlalu cepat. Artinya, masyarakat sekarang akses kepada produk atau jasa keuangan itu sangat luas. Dengan klik, dengan mobile banking, masyarakat, khususnya generasi muda, cepat sekali bisa mengakses jasa atau produk keuangan tersebut,” ujarnya.
Ia menilai, persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana masyarakat memahami manfaat dan risiko setiap produk keuangan sebelum menggunakannya.
Nuruddin secara khusus mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah tergiur menggunakan pinjol maupun layanan paylater tanpa memperhitungkan kemampuan membayar.
Menurutnya, kemudahan memperoleh pinjaman tidak selalu sejalan dengan kemampuan seseorang memenuhi kewajiban cicilan setiap bulan.
“Kadang-kadang mahasiswa tertarik atau tergiur untuk menggunakan paylater, tapi kemampuan untuk melunasi atau melakukan cicilan setiap bulannya itu tidak terjangkau,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendorong penguatan edukasi keuangan sejak bangku kuliah. Mahasiswa perlu memahami cara mengelola pengeluaran, mengenali risiko produk keuangan, serta menyesuaikan keputusan finansial dengan kemampuan masing-masing.
LPS berharap peningkatan literasi keuangan dapat berjalan seiring dengan perluasan inklusi keuangan. Dengan begitu, masyarakat tidak sekadar memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara aman dan bertanggung jawab.
Nuruddin mengatakan, Makassar dipilih sebagai lokasi pelaksanaan LIKE IT karena merupakan salah satu pintu gerbang kawasan Indonesia Timur.
Melalui kolaborasi empat lembaga anggota KSSK tersebut, LPS berharap edukasi keuangan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan mendorong peningkatan pemahaman finansial dari tahun ke tahun.
LPS Percepat Persiapan Penjaminan Polis Asuransi
Selain menyoroti risiko layanan keuangan digital, Nuruddin juga mengungkapkan perkembangan persiapan program penjaminan polis asuransi yang akan dilaksanakan LPS.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, program tersebut dijadwalkan mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2028. Meski demikian, LPS berupaya mempercepat persiapan agar program tersebut dapat berjalan efektif.
Menurut Nuruddin, penjaminan polis diharapkan mampu membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, terutama di tengah munculnya berbagai persoalan terkait pembayaran klaim.
“Kita tahu sendiri, sekarang industri asuransi sedikit mengalami krisis kepercayaan, khususnya untuk mencari produk ataupun polis-polis baru, karena sekarang banyak terjadi kasus-kasus asuransi yang sulit bagi pemegangnya untuk mengklaim,” jelasnya.
Ia berharap kehadiran program penjaminan polis dapat memberikan perlindungan kepada pemegang polis sekaligus mendorong pertumbuhan industri asuransi.
Saat ini, LPS tengah menyiapkan infrastruktur pendukung dan ketentuan teknis untuk pelaksanaan program tersebut. LPS juga akan memperhatikan kondisi kesehatan perusahaan asuransi yang nantinya menjadi peserta penjaminan.
Nuruddin memperkirakan terdapat sekitar 150 perusahaan asuransi yang berpotensi menjadi peserta program tersebut.
Namun, ia menegaskan, perusahaan yang mengikuti program penjaminan perlu memiliki kondisi keuangan dan tata kelola yang sehat. Karena itu, proses penyehatan industri asuransi menjadi bagian penting sebelum program dijalankan.
“Jangan sampai saat sudah masuk ke LPS, tiba-tiba LPS itu tinggal membayari klaimnya saja. Jadi, kita harapkan industri asuransi yang masuk ke LPS itu sehat dulu,” tegasnya.
Ia menekankan, penyehatan industri asuransi membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk OJK, agar program penjaminan polis dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Unhas Dorong Ketangguhan Finansial Sejak Mahasiswa
Sementara itu, Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa, menekankan pentingnya membangun ketangguhan finansial sejak mahasiswa masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
Menurutnya, kemampuan mengelola keuangan tidak seharusnya baru dipelajari ketika seseorang telah memiliki penghasilan besar. Kebiasaan finansial yang sehat justru perlu dibangun sejak dini.
Ia juga mengingatkan mahasiswa agar menghindari judi online, penipuan digital, serta berbagai tawaran investasi yang tidak dipahami dengan baik.
Jamaluddin menyampaikan tiga pesan utama kepada mahasiswa. Pertama, tidak menggunakan produk keuangan yang belum dipahami. Kedua, mengenali risiko sebelum mengambil keputusan finansial. Ketiga, mulai mengelola keuangan tanpa harus menunggu memiliki penghasilan besar.
“Jangan menunggu memiliki penghasilan besar. Jadi, mulai saat ini, walaupun masih mahasiswa, untuk kemudian mengelola dan mempersiapkan diri untuk kelak mengelola keuangan yang lebih baik,” pesannya.
Melalui kegiatan LIKE IT, mahasiswa mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, pengenalan produk keuangan, pemahaman risiko, hingga pengambilan keputusan dalam membelanjakan uang.
Badan Supervisi LPS, Andi Timo Pangeran, turut memberikan materi mengenai pengelolaan keuangan dan pentingnya memahami produk keuangan sebelum menggunakannya. Mahasiswa juga dibekali pemahaman mengenai penipuan digital, kebiasaan menabung, prioritas kebutuhan dibandingkan keinginan, serta investasi yang tepat.
Selain itu, anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, memberikan edukasi mengenai fungsi pengawasan DPR terhadap lembaga keuangan.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat literasi keuangan mahasiswa sehingga mereka mampu mengambil keputusan finansial secara bijak, memahami risiko, dan membangun ketangguhan ekonomi untuk masa depan. (Jar)
