RADARMAKASSAR.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Multisektor Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) Hidrometeorologi Basah Triwulan IV Tahun 2025.
Kegiatan ini menempatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator pelaksana.
Rakor yang berlangsung di Ruang Data Sekretariat Daerah (Setda) Barru, Jumat (31/10/2025), dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Barru, Abubakar, mewakili Bupati Barru.
Dalam sambutannya, Sekda Abubakar menegaskan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah di semua tingkatan menghadapi potensi bencana, khususnya di musim penghujan.
“Pemerintah harus hadir lebih awal ketika masyarakat tertimpa musibah,” tegas Abubakar.
Ia meminta para camat, lurah, dan kepala desa untuk segera melaporkan setiap kejadian bencana secara berjenjang agar Posko Siaga Bencana dapat merespons dengan cepat.
Abubakar mencontohkan peristiwa hujan deras pada 26 Oktober 2025 yang menyebabkan genangan di sejumlah titik Jalan Trans Sulawesi.
Ia menyebut, Bupati dan Wakil Bupati Barru menaruh perhatian besar terhadap kejadian tersebut dan mengharapkan seluruh jajaran bergerak cepat dalam penanganan di lapangan.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemkab Barru telah menyiapkan Posko Siaga Bencana 24 jam di depan Rumah Jabatan Bupati Barru.
Posko ini menjadi pusat informasi dan koordinasi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Sekda Abubakar juga menekankan pentingnya penyajian data yang akurat dari penanggung jawab wilayah.
Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman publik, seperti kabar yang sempat beredar di media sosial mengenai kondisi jalan Trans Sulawesi pada 26–27 Oktober lalu.
“Ada yang menyebut jalan putus, padahal yang terjadi hanya pelambatan. Data yang akurat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan para camat, lurah, dan kepala desa, Sekda menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam menjaga infrastruktur, terutama drainase dan jalan.
Ia menjelaskan, pembangunan drainase merupakan kewenangan Balai Jalan, bukan pemerintah desa.
Namun, desa diimbau untuk menyurat ke Dinas PU Provinsi agar kebutuhan perbaikan dapat ditindaklanjuti.
Sambil menunggu perbaikan dari pihak terkait, pemerintah desa diminta melakukan kerja bakti membersihkan saluran air serta memasang tanda peringatan di titik rawan longsor dan jalan rusak.
Menurutnya, langkah antisipatif ini penting untuk mencegah bencana yang lebih besar.
Abubakar menambahkan, penyumbatan gorong-gorong kerap disebabkan oleh material tanah dan lumpur yang terbawa air.
Karena itu, ia mendorong agar kerja bakti dilakukan secara rutin guna menjaga kelancaran aliran air dan mengurangi risiko banjir.
Rakor multisektor ini dihadiri oleh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Barru.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemkab Barru berharap seluruh jajaran semakin siap, tanggap, dan solid dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayahnya.(**)
