Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Yeni Rahman melaksanaan kegiatan pengawasan APBD Tahun 2026 di SMA Negeri 14 Jalan Baji Minahasa Kel Tamarunang Kecamatan Mariso Kota Makassar Senin 27 April untuk meninjau atau melihat langsung infrastruktur fasilitas pendidikan.
Pengawasan pelaksanaan APBD 2026 di SMA 14 Makassar menyoroti sejumlah persoalan pendidikan, mulai dari revitalisasi fasilitas sekolah hingga akses siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Dalam kunjungan tersebut, perhatian utama tertuju pada kondisi siswa di SMA 14 Makassar yang sebagian besar berasal dari keluarga menengah ke bawah dan memiliki beragam persoalan sosial. Meski demikian, para guru dinilai mampu membina siswa sehingga tetap berprestasi di tengah keterbatasan.
“Sekolah ini banyak menampung anak-anak dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dan memiliki persoalan sosial. Namun guru-gurunya luar biasa karena mampu membina anak-anak yang bermasalah sehingga tetap bisa berprestasi,” ungkapnya.
Selain itu, program revitalisasi sekolah yang dibiayai melalui anggaran juga mendapat apresiasi. Revitalisasi tersebut mencakup pembangunan enam ruang kelas baru serta pembenahan perpustakaan.
Meski demikian, dewan menilai pembangunan fasilitas sekolah sebaiknya dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Kalau memungkinkan, pembangunan jangan setengah-setengah. Sekolah diperbaiki sekaligus secara menyeluruh agar tidak ada bagian yang rusak sementara bagian lain sudah bagus,” ujarnya.
Dalam dialog dengan pihak sekolah, muncul pula persoalan banyaknya siswa berprestasi yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Salah satu kendala utama adalah tidak dimilikinya Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Menurutnya, siswa berprestasi yang memiliki KIP cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan tinggi karena mendapat dukungan pembiayaan.“Kadang ada siswa pintar tetapi tidak punya KIP, sehingga kesulitan masuk universitas. Padahal kalau punya KIP, peluangnya lebih besar karena ada jaminan pembiayaan,” katanya.
Selain persoalan ekonomi, faktor pemilihan jurusan juga menjadi tantangan. Banyak siswa dinilai masih mengalami dilema antara minat dan kemampuan akademik.
Oleh karena itu Dewan sulsel Yeni Rahman menilai perlu adanya regulasi maupun inovasi dari pemerintah agar siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh akses pendidikan tinggi.
“Pemerintah harus mencari cara agar anak-anak yang punya cita-cita tinggi tidak terhambat hanya karena keterbatasan ekonomi atau administrasi,” ujarnya.
Dewan juga menyoroti pentingnya sistem KIP yang terintegrasi sejak tingkat SD, SMP, hingga SMA. Dengan sistem yang saling terkoneksi, proses pendataan siswa penerima bantuan pendidikan diharapkan lebih mudah dan tidak bergantung pada pemahaman orang tua.
Menurutnya, banyak orang tua yang belum memahami mekanisme pengurusan KIP sehingga bantuan pendidikan sering terputus di jenjang tertentu.
“Harus ada sistem yang terhubung dari SD ke SMP hingga SMA, supaya siswa yang sudah menerima bantuan tidak kehilangan akses hanya karena orang tua tidak paham prosedur,” katanya.
Pengawasan APBD ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan untuk memperkuat pemerataan akses pendidikan dan memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.(kas)
