MAKASSAR, LINGKARNEWS CO.ID — Sejumlah peternak mengeluhkan tingginya harga pakan yang dinilai semakin membebani usaha peternakan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya produksi, sementara harga telur di tingkat pasar dinilai belum mampu menutupi biaya produksi.
Aspirasi itu disampaikan para peternak saat menggelar aksi di Makassar. Sekitar 20 perwakilan peternak turut menyampaikan tuntutan agar pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan harga pakan dan bahan baku pakan.
Salah seorang perwakilan peternak, Haji Muhammad Tamrin, mengatakan dirinya hadir sebagai peternak sekaligus mewakili sejumlah peternak yang merasakan langsung dampak kenaikan harga pakan.
“Kami datang ke sini sebagai peternak. Kami juga mewakili teman-teman peternak. Ada sekitar 20 orang yang menjadi perwakilan,” kata Tamrin.
Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi peternak saat ini adalah harga pakan yang terus melambung. Kenaikan harga pakan membuat biaya produksi telur semakin tinggi dan menyebabkan peternak mengalami kerugian.
Tamrin menyebut harga pokok produksi telur saat ini berada di kisaran Rp43 ribu hingga Rp54 ribu, sementara harga telur di lapangan belum mampu mengimbangi tingginya biaya produksi.
“Kalau harga pakan tidak naik, sebenarnya harga telur sudah bisa menutup biaya produksi. Tapi karena harga pakan tinggi, kami menanggung kerugian,” ujarnya.
Ia menyebut kenaikan harga pakan tersebut telah berlangsung sekitar empat bulan. Bahkan, harga pakan di tingkat pabrik disebut mengalami kenaikan sekitar Rp70 ribu hingga Rp75 ribu per sak.
Kondisi itu dikhawatirkan semakin berat menjelang musim kemarau dan ancaman El Nino. Peternak memperkirakan harga jagung sebagai salah satu bahan baku utama pakan dapat kembali meningkat apabila pasokan dalam negeri tidak mencukupi.
Karena itu, peternak meminta pemerintah membuka keran impor bahan baku pakan apabila produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
“Tujuannya memang bagus untuk memberdayakan petani jagung. Tetapi kalau stok kurang dan harga menjadi mahal, peternak yang akhirnya terbebani. Makanya kami meminta pemerintah membuka keran impor ketika pasokan dalam negeri tidak mencukupi,” jelasnya.
Tamrin juga menyoroti kebijakan impor bahan baku pakan yang menurutnya justru membuat harga bahan baku semakin mahal. Kondisi tersebut dinilai semakin menekan peternak yang saat ini sudah kesulitan mempertahankan usaha.
Aksi pembagian telur dan ayam kepada masyarakat, kata Tamrin, bukan semata-mata bentuk kekecewaan, tetapi untuk menunjukkan kondisi nyata yang sedang dihadapi peternak.
“Ini bukan sekadar kekecewaan. Kami ingin memperlihatkan bahwa kondisi peternak hari ini sudah sangat berat. Kami bahkan mulai kesulitan memberikan pakan kepada ayam. Tolong pemerintah membuat kebijakan yang benar-benar berpihak kepada peternak,” tegasnya.
Aspirasi tersebut mendapat respons dari Komisi B DPRD Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Zulfikar Limolang, mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan peternak dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Kita tindaklanjuti, gelar RDP dulu, panggil dinas terkait, Dinas Peternakan, Dinas TPHP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nanti kita lihat seperti apa permasalahan yang sebetulnya,” kata Zulfikar.
Menurut Zulfikar, RDP diperlukan untuk mengetahui secara utuh persoalan yang menyebabkan harga pakan meningkat, sekaligus mencari solusi yang dapat membantu peternak.
Jika persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, Komisi B DPRD Sulsel akan mendorong agar aspirasi peternak diteruskan ke Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian dan peternakan.
Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan, mengatakan aspirasi yang disampaikan peternak merupakan persoalan yang harus diperjuangkan bersama.
Ia menegaskan DPRD Sulsel akan mengawal persoalan tersebut, terutama apabila terdapat kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha peternak di daerah.
“Perjuangan bapak ibu sebagai peternak adalah perjuangan kami di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,” tegas Heriwawan.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Alimuddin, menilai persoalan harga pakan merupakan masalah yang sangat urgen dan harus segera dicarikan jalan keluar.
Menurut Alimuddin, persoalan harga pakan dan harga telur telah berulang kali disampaikan peternak kepada DPRD. Karena itu, pemerintah dinilai perlu segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan bahan baku pakan.
“Ini persoalan yang sangat urgen, harus kita tindak lanjuti. Aspirasi peternak ini sudah berulang kali kita terima, bukan cuma sekali. Setiap tahun ada aspirasi peternak, harga pakan selalu naik, sementara harga telur turun,” ujar Alimuddin.
Ia mengatakan tingginya harga pakan tidak terlepas dari persoalan ketersediaan dan harga bahan baku, termasuk komoditas yang masih bergantung pada pasokan impor.
“Persoalan harga pakan ini memang sangat tergantung dengan bahan baku yang masih impor. Tadi disampaikan teman-teman peternak bahwa harga bahan baku pakan seperti kedelai, jagung dan lain sebagainya itu masih banyak yang diimpor,” katanya.
Alimuddin berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada peternak tanpa mengabaikan kepentingan petani sebagai produsen bahan baku.
Ia menegaskan, persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan dibahas melalui RDP bersama OPD terkait. Sementara jika menyangkut kebijakan nasional, DPRD Sulsel akan mengoordinasikan dan mengawal aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
Aksi tersebut turut diikuti perwakilan peternak dari sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Aksi serupa juga berlangsung secara serentak di sejumlah daerah di Indonesia.
Komisi B DPRD Sulsel memastikan aspirasi para peternak tidak berhenti pada aksi. RDP bersama Dinas Peternakan, Dinas TPHP serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan menjadi langkah awal untuk memetakan persoalan sekaligus mencari solusi terhadap tingginya harga pakan dan tekanan terhadap usaha peternakan.(*)
