Makassar, Radarmakassar.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta aparat TNI-Polri menindak tegas oknum provokator yang diduga memicu perang antarkelompok di sejumlah wilayah Kota Makassar. Keterlibatan pihak luar serta provokasi melalui media sosial dinilai menjadi persoalan serius yang harus segera diantisipasi agar konflik tidak semakin meluas.
Penegasan itu disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Selasa (20/10/2026) sore.
Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Kodim 1408/Makassar, perwakilan Polrestabes Makassar bersama para kapolsek, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran asisten dan staf ahli.
Munafri menegaskan, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat untuk mencegah konflik antarkelompok yang belakangan meresahkan warga.
Menurutnya, setiap konflik memiliki latar belakang berbeda. Ada yang dipicu keinginan menunjukkan eksistensi diri, tetapi ada pula yang bermula dari persoalan sepele hingga berujung pada perkelahian besar.
Karena itu, ia meminta aparat keamanan mengusut pihak-pihak yang diduga sengaja memprovokasi warga, termasuk mereka yang berasal dari luar wilayah konflik.
“Yang paling penting yang harus kita laksanakan adalah memastikan bahwa tidak ada keterlibatan orang-orang luar dalam membangun provokasi di wilayah-wilayah tertentu ini. Ini saya sampaikan kepada Pak Kapolres atau yang mewakili bersama Pak Dandim untuk ditindak secara tegas. Ini tidak boleh terjadi,” tegas Munafri.
Selain dugaan keterlibatan pihak luar, Munafri menyoroti penggunaan media sosial yang kerap menjadi sarana saling menantang dan memancing emosi antarkelompok.
Ia meminta masyarakat tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi maupun unggahan bernada provokatif yang berpotensi memperkeruh situasi.
“Permainan-permainan di media sosial harus terkontrol dengan baik. Jangan menjadi provokasi untuk saling menantang satu dengan yang lainnya. Karena tidak ada untungnya berantem sesama kita,” ujarnya.
Munafri menegaskan, pemerintah kota akan terus mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya mencegah konflik berulang. Pendekatan tersebut perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti memicu keributan.
Sebagai langkah konkret, Munafri menginstruksikan seluruh camat dan lurah meningkatkan pengawasan lingkungan, terutama pada malam hari dan di kawasan yang rawan terjadi tawuran.
Patroli akan dilakukan bersama kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Pemerintah kecamatan dan kelurahan juga diminta memperkuat komunikasi dengan tokoh masyarakat serta mengaktifkan kembali pos-pos ronda.
Munafri mengingatkan, upaya pencegahan tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah di wilayah tempat tawuran terjadi. Camat dan lurah di wilayah sekitar juga harus mengambil bagian untuk mengantisipasi kemungkinan konflik merembet.
“Jangan menganggap kalau di daerah saya tidak terjadi, sehingga tidak perlu terlalu fokus melihat ini. Semua harus diantisipasi dengan baik, karena kita tidak ingin konflik ini menular ke wilayah lain,” katanya.
Selain patroli, Pemkot Makassar akan menindaklanjuti kebutuhan kamera pengawas atau CCTV di wilayah yang dinilai masih minim pengawasan.
Munafri meminta camat segera melaporkan titik-titik yang membutuhkan penambahan CCTV agar dapat ditindaklanjuti secepatnya.
Posko keamanan dan titik kumpul warga juga akan dibenahi untuk memperkuat interaksi sosial sekaligus mempermudah koordinasi dalam mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas.
Terkait penanganan konflik di kawasan yang menjadi perhatian aparat, Munafri menegaskan penindakan akan terus dilakukan apabila pelanggaran kembali terjadi.
“Sudah ada yang diambil. Pak Kapolsek sudah bertindak sangat tegas. Kalau ada lagi yang melakukan, ya diambil lagi,” ujarnya.
Dandim 1408/Makassar, Letkol Kav Ino Dwi Setyo Darmawan, turut menekankan pentingnya kemampuan masyarakat menyaring informasi agar tidak mudah bereaksi terhadap kabar yang belum tentu benar.
Menurutnya, penguatan kerukunan harus dimulai dari lingkungan terkecil, mulai dari keluarga, RT, RW, hingga tingkat kecamatan.
Ia juga menegaskan dukungan TNI terhadap penguatan penegakan hukum dalam menangani konflik antarkelompok.
“Sebagaimana disampaikan Bapak Wali Kota tadi, kita harus bisa memfilter informasi, sehingga tidak bersikap responsif terhadap informasi yang salah. Itu yang penting, serta penguatan kerukunan dalam rumah tangga, kekeluargaan dari tingkat RT sampai ke kecamatan itu harus diperkuat,” kata Ino.
Sementara itu, Kasat Binmas Polrestabes Makassar, AKBP Darwis, mengungkapkan aparat masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah orang yang diduga berperan sebagai provokator.
Menurutnya, penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat diperlukan untuk menghentikan aksi berulang. Namun, ia menegaskan bahwa tujuan utama aparat bukan semata-mata menangkap warga, melainkan menciptakan kondisi aman melalui sinergi dengan masyarakat.
“Kita tidak bangga untuk menindaki warga kita ini, tapi bagaimana bersinergi,” ujarnya.
Darwis mengatakan, aparat juga berupaya mengidentifikasi pihak yang diduga menjadi penghubung antara kelompok di lokasi konflik dengan orang-orang dari luar wilayah.
Upaya tersebut diharapkan dapat mengungkap rantai provokasi yang diduga mendorong terjadinya bentrokan.
Meski demikian, jumlah keseluruhan orang yang telah ditindak maupun yang masih diburu belum dirinci dalam keterangan tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai jumlah dan perkembangan penanganan perkara diserahkan kepada Satreskrim Polrestabes Makassar. (Jar)
