RadarMakassar.id – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Upaya ini dilakukan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026 untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan, serta memperkuat ketahanan pangan.
GPIPS Sulampua 2026 digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10/2026). Kegiatan ini menjadi penyelenggaraan keempat dalam rangkaian GPIPS nasional setelah wilayah Sumatera, Jawa, serta Bali–Nusa Tenggara.
Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, serta sejumlah kepala daerah se-Sulampua.
Pengendalian inflasi pangan menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Tantangan tersebut semakin kompleks di tengah perubahan iklim, dinamika ekonomi global, serta kondisi geografis wilayah kepulauan yang memengaruhi kelancaran distribusi bahan pangan.
Melalui GPIPS, BI bersama para pemangku kepentingan mendorong inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food tetap berada dalam kisaran 3–5%.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengatakan, Pemprov Sulsel bersama BI dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulampua akan terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas harga pangan.
“Melalui GPIPS Sulampua 2026, kami berharap sinergi ini bisa melahirkan berbagai langkah konkret, seperti perluasan kerja sama antardaerah, penguatan neraca pangan, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik dan pembiayaan perbankan,” ujarnya.
Sementara itu, Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyoroti pentingnya memastikan investasi sektor pangan dapat menjangkau petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan di wilayah Sulampua.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan. Sejumlah langkah yang didorong meliputi perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20% tanpa tambahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta penambahan alokasi pupuk bersubsidi.
Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi petani.
BI Dorong Tiga Pilar Tallukarsa Pangan Sulampua
Deputi Gubernur BI, Thomas A.M. Djiwandono, menjelaskan penguatan ketahanan pangan di wilayah Sulampua dilakukan melalui strategi Tallukarsa Pangan Sulampua yang terdiri atas tiga pilar utama, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
Karsa Daya berfokus pada penguatan kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui dukungan sarana serta prasarana produktif. Pilar ini juga mendorong akses pembiayaan perbankan bagi kelompok tani dan nelayan.
Karsa Sambung diarahkan untuk memperkuat Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pemenuhan komoditas pangan strategis sekaligus meningkatkan konektivitas distribusi.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pelepasan armada Mini Distribution Centre (MDC) TPID Kota Makassar untuk mendukung distribusi pangan.
Adapun Karsa Tata berfokus pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan. Implementasinya antara lain melalui business matching kelompok tani dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyerap hasil produksi atau offtaker.
Pilar tersebut juga mencakup pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta pengembangan neraca pangan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Thomas mengatakan, pengembangan berbagai praktik baik di daerah menjadi modal untuk memperluas upaya pengendalian inflasi pangan di Sulampua.
Salah satu contoh yang disoroti adalah pengembangan sistem closed house untuk ayam petelur dan pedaging. Model ini mendorong modernisasi usaha peternakan melalui kolaborasi pemerintah daerah, kelompok ternak, dan perusahaan mitra, sekaligus memperkuat kepastian produksi dan pemasaran.
“Success story tersebut menjadi fondasi penting bagi Sulampua untuk memperluas sinergi, mereplikasi praktik yang sudah sukses di daerah lain, dan memastikan pengendalian inflasi memberikan dampak yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Thomas.
Lima Komitmen Perkuat Ketahanan Pangan
GPIPS Sulampua 2026 juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sulampua yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan lima komitmen bersama yang dikemas dalam Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua.
Pertama, memperkuat produksi pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim serta mendorong modernisasi sektor pertanian dan perikanan.
Kedua, mengembangkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang umur simpan produk pangan.
Ketiga, memperluas akses pembiayaan bagi petani dan nelayan agar kapasitas produksi dapat terus ditingkatkan.
Keempat, memperkuat kualitas data stok pangan dan pelaksanaan operasi pasar, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan dukungan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) serta neraca pangan.
Kelima, memperkuat konektivitas antarpulau guna mengintegrasikan ekosistem pangan di wilayah Sulampua.
BI bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis akan menindaklanjuti berbagai komitmen tersebut melalui penguatan sinergi dari hulu hingga hilir.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi disparitas harga antardaerah, serta memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi, Maluku, dan Papua. (*)
