RADARMAKASSAR.ID — Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi (Rakor PK) Wilayah Sulawesi Selatan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (16/10/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dan dihadiri gubernur, para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta pejabat pengawasan internal se-Sulsel.
Dalam forum tersebut, Bupati Andi Ina menyampaikan aspirasi mengenai tantangan daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta perlunya penguatan kembali Program PAKU Integritas, yaitu pembinaan antikorupsi bagi penyelenggara negara dan pasangan masing-masing.
“Kami sangat berterima kasih atas kegiatan ini. Rakor seperti ini penting untuk memberikan pemahaman dan pendampingan kepada kepala daerah agar pengelolaan anggaran tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Bupati Barru juga menyoroti persoalan penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) yang kerap menimbulkan keraguan di daerah.
“Kadang kami kepala daerah takut menggunakan BTT karena prosesnya panjang dan sensitif. Mungkin bisa dipertimbangkan mekanisme koordinasi atau persuratan ke KPK agar penggunaannya lebih jelas dan tidak menjadi masalah,” ungkapnya.
Ia turut menyinggung persepsi publik terkait intensitas perjalanan dinas kepala daerah. Menurutnya, di tengah menurunnya dana transfer pusat, pemerintah daerah justru harus proaktif menjemput bola ke kementerian untuk mendapatkan tambahan anggaran.
“Karena menjemput bola inilah, Alhamdulillah Kabupaten Barru mendapat program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat senilai Rp200 miliar. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya tujuh yang mendapatkannya, dan Barru salah satunya,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa program tersebut menyasar keluarga miskin ekstrem dan saat ini telah memasuki tahap tender.
Dalam forum itu, Bupati Andi Ina meminta KPK menggiatkan kembali kegiatan PAKU Integritas, sebuah program pembinaan antikorupsi yang pernah diikuti oleh kepala daerah bersama pasangannya.
“Program ini luar biasa. Kami diajak mendalami nilai-nilai integritas, termasuk ‘shock therapy’ yang membuat kami menyadari betapa berat konsekuensi korupsi,” kenangnya.
Ia menceritakan pengalaman mengikuti simulasi napak tilas ke ruang tahanan KPK.
“Kami melihat langsung ruang tahanan KPK Merah Putih. Semuanya sempit, dan tiga hari pertama tahanan tidak keluar. Kata pendamping, tidak ada yang tidak menangis atau berteriak di situ. Itu membuat kami gemetar dan sadar,” ungkapnya.
Menurutnya, pengalaman seperti itu menjadi pengingat akan pentingnya menjaga integritas dan komitmen moral.
Bupati Andi Ina menutup penyampaiannya dengan pesan humor namun sarat makna.
“Kalau pun nanti ke KPK, semoga ke lantai 6, bukan ke lantai 2 yang lewat tangga merah putih itu,” ujarnya disambut tawa peserta.
“Saya pernah diperiksa di sana. Walau dilayani baik, rasanya tetap tidak enak. Jadi mari kita belajar dari pengalaman, jaga amanah, dan bangun daerah dengan integritas,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, menegaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi dilakukan melalui tiga pendekatan: pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan kesadaran integritas di tingkat daerah.
Turut mendampingi Bupati Barru dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Barru, Pj Sekda Barru, Kepala Inspektorat Barru, serta admin MCP Kabupaten Barru.(**)
