Makassar, Radarmakassar.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mulai melakukan intervensi penanganan kekeringan dengan menyalurkan tandon air ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih, meski status tanggap darurat belum ditetapkan.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan langkah awal difokuskan pada kawasan yang sumber airnya berasal dari air tanah dan tidak terlayani jaringan Perumda Air Minum (PDAM).
“Hari ini kami telah melakukan intervensi di beberapa lokasi. Salah satunya di Kecamatan Ujung Tanah dengan mendistribusikan tandon air ke 17 kelurahan. Prioritas kami adalah wilayah yang mengandalkan air tanah dan kini mengalami kekeringan,” ujarnya, Rabu (15/7).
Menurut Fadli, selain Ujung Tanah, wilayah pesisir seperti Buloa dan Tallo juga menjadi perhatian karena banyak warga yang kesulitan memperoleh air bersih akibat sumur yang mulai mengering.
BPBD saat ini memiliki sekitar 100 unit tandon air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan awal masyarakat. Setelah status tanggap darurat ditetapkan, BPBD akan menambah jumlah tandon melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) agar distribusi air bersih dapat dilakukan lebih luas.
Ia menjelaskan, sejumlah relawan, masyarakat, hingga perusahaan swasta telah menyatakan kesiapan membantu penyediaan air bersih. Dukungan tersebut diperkuat melalui rapat koordinasi bersama BMKG, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), PDAM, Dinas Pemadam Kebakaran, Basarnas, serta berbagai pemangku kepentingan kebencanaan lainnya.
“Hasil rapat koordinasi merekomendasikan penetapan status tanggap darurat karena debit pasokan air terus menurun. Status ini bukan menunjukkan kondisi lemah, tetapi menjadi dasar agar seluruh sumber daya dan dukungan dapat digerakkan secara masif,” jelasnya.
Fadli menambahkan, BPBD telah memiliki rencana kontinjensi (renkon), petunjuk teknis, dan pengalaman penanganan kekeringan pada 2023 yang menjadi acuan untuk menghadapi potensi kekeringan tahun ini.
Dalam penanganan nantinya, BPBD juga akan melibatkan unsur TNI dan Polri, di antaranya Raider, Kavaleri, Zipur, Satrol, Marinir, Brimob, serta Polrestabes Makassar. Masing-masing akan mendukung penyediaan armada, distribusi air bersih, pengamanan, hingga penyebaran informasi bersama BMKG.
Untuk distribusi air berskala besar, BPBD telah menyiapkan Rencana Operasi (Renops). Namun pelaksanaannya masih menunggu penetapan status tanggap darurat agar anggaran BTT dapat digunakan untuk mendukung operasional, pengadaan sarana, serta mobilisasi personel dan armada.
Berdasarkan hasil asesmen sementara, sekitar 500 titik atau kantong wilayah terdampak diperkirakan membutuhkan layanan air bersih. Namun jumlah tersebut dapat bertambah hingga sekitar 1.000 titik apabila musim kemarau berlangsung lebih lama dan wilayah terdampak meluas.
Meski demikian, Fadli memastikan Pemerintah Kota Makassar siap menghadapi potensi tersebut karena telah menyiapkan anggaran BTT, dukungan para pemangku kepentingan kebencanaan, serta bantuan dari pemerintah pusat apabila diperlukan.
“Kami optimistis seluruh potensi kekeringan dapat diatasi secara bersama-sama dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh stakeholder kebencanaan,” tutupnya. (Jar)
