RadarMakassar.id – Jarum jam baru menunjukkan pukul 06.30 Wita. Di dalam sebuah toko kelontong berukuran tak terlalu besar yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari di salah satu Kompleks Perumahan di Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Syukur (37) tengah merapikan dagangannya. Di sebelah kiri depan meja kasir, sebuah sticker bergambar kode matriks hitam-putih tertempel di kaca etalase.
“Dulu, setiap hari saya selain menyusun barang, saya juga harus siapkan uang kecil untuk kembalian. Sekarang sudah tidak sesibuk dulu lagi. Sejak ada QRIS, sedikit lebih santai. Pembeli datang, tinggal scan pakai handphone, bunyi notifikasi uang masuk di handphone saya, transaksi selesai. Uang langsung masuk rekening,” tutur Syukur sambil tersenyum, Senin (31/8/2026).
“Saya tidak perlu lagi terlalu menyiapkan uang koin untuk kembalian, meskipun masih ada yang berbelanja pakai uang tunai. Tapi banyak juga yang lebih pilih pakai QRIS. Karena simple, tidak perlu repot tunggu kembalian kalau harga barang tidak bulat, seperti ada Rp500-nya,” sambungnya.
Efisiensi dan kepastian transaksi ini diakui Syukur telah mendongkrak jumlah pelanggan dan omzet usahanya. Termasuk meminimalisir risiko uang tunai (seperti uang palsu dan uang yang sudah rusak).
“Semakin ke sini, semakin banyak orang yang berbelanja pakai QRIS di toko saya ini. Awal-awalnya itu sehari paling 5 sampai 10 orang yang bayar pakai QRIS. Tapi sekarang, bisa dibilang 40 sampai 50 persen orang dewasa yang belanja di sini itu bayarnya pakai QRIS. Laci meja kasir juga sudah lebih sepi dari uang-uang pecahan kecil atau uang logam,” ujarnya.
“Dulu setiap buka laci meja kasir biasanya ramai bunyi uang logam. Makin ke sini makin sunyi, karena sekarang bunyi dari laci meja kasir itu lebih ke bunyi notifikasi uang masuk, karena handphone saya simpan di dalam meja kasir,” tambahnya.
Bagi UMKM seperti usaha toko kelontong milik Syukur, dampak ekonomi QRIS jauh melampaui urusan praktisnya bertransaksi.
Selain jumlah pelanggan bertambah karena merasa dimudahkan saat membayar, digitalisasi ini juga berhasil memecahkan masalah klasik usaha kecil, yakni pembukuan yang berantakan.
“Kelebihan lain dari QRIS ini, riwayat transaksi penjualan toko saya otomatis tercatat rapi,” ujar Syukur.
Syukur adalah satu dari jutaan wajah yang menjadi saksi sekaligus aktor utama dari gelombang besar transformasi digital sistem pembayaran yang sedang melanda Sulsel.
Di balik perubahan cara bertransaksi di meja-meja kasir ini, ada peran tangan dingin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel yang konsisten mengarsiteki dan mengawal percepatan ekosistem nontunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Keberhasilan BI Sulsel dalam mendorong sekaligus memimpin transformasi digitalisasi sistem pembayaran ini bukan sekadar klaim di atas kertas. Memasuki pertengahan tahun 2026, data-data pertumbuhan mencatat lompatan yang luar biasa.
“Volume transaksi pada Juni 2026 menyentuh 28,8 juta transaksi (melonjak tajam 139,6 persen (YoY). Peningkatan frekuensi ini turut mengerek nominal transaksi bulanan ke angka Rp2,57 Triliun atau naik 83 persen (YoY),” kata Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, saat memaparkan perkembangan digitalisasi sistem keuangan di Sulsel, pada Pelatihan Wartawan Sulawesi Selatan, di Bali, Kamis (27/8/2026).
Geliat ekonomi ini makin terasa saat melihat nilai nominalnya. Perputaran uang yang mengalir melalui kode-kode QRIS di Sulsel yang dikenal sebagai tanah para Saudagar atau pedagang, mencapai Rp2,57 triliun, alias melonjak 83 persen secara tahunan (YoY).
Transformasi ini digerakkan oleh 1,48 juta pengguna aktif (+17,47 persen YoY), yang didukung oleh perluasan titik akseptasi menjadi 1,46 juta Merchant (+16,5 persen YoY), yang kini telah terbiasa berpergian tanpa dompet fisik yang tebal.
“Lonjakan persentase volume transaksi (140 persen ) yang jauh melampaui pertumbuhan jumlah pengguna (17,47 persen) mengindikasikan peningkatan intensitas usage. Masyarakat tidak hanya sekadar mendaftar, tapi semakin rutin menjadikan QRIS sebagai instrumen pembayaran utama dalam kegiatan sehari-hari,” ujar Rizki.
Data-data ini menjadi bukti keberhasilan BI Sulsel yang tak hanya mendorong kerelaan masyarakat maupun para pelaku usaha untuk beradaptasi, tetapi juga mengawal perjalanan masyarakat Indonesia menuju ekonomi dan keuangan digital yang semakin inklusif.
Hingga Juni 2026, jumlah merchant yang menyediakan layanan QRIS di Sulsel telah menyentuh 1,46 juta merchant (tumbuh 16,5 persen yoy) dan terus merangkak naik melewati ambang 1,5 juta merchant pada Agustus 2026, bertepatan dengan momentum tujuh tahun perjalanan QRIS di tanah air.
Jika menengok ke belakang, pergerakan ini melaju sangat agresif. Tahun 2024 jumlah merchant berada di angka 1,09 juta. Kemudian di Tahun 2025 melesat 24,8 persen menjadi 1,37 juta merchant. Dan di Tahun 2026, terus meningkat menjadi 1,46 juta merchant.
Menariknya, 73 persen dari jutaan merchant tersebut lahir dari rahim UMKM, mulai dari warung kelontong di pelosok daerah, pedagang coto di pinggir jalan, penjual kain tenun, dan produk UMKM lainnya.
Kota Makassar memang masih menjadi episentrum digital dengan menyumbang 43 persen merchant, namun gelombang digitalisasi sistem pembayaran itu kini sudah menjalar kuat ke daerah-daerah lainnya seperti Kabupaten Gowa, Maros, hingga Kota Parepare.
Selain QRIS, layanan BI-Fast juga menunjukkan perkembangan positif di Sulsel. Hal ini tercermin dari besaran nominal yang sampai dengan Juli 2026 mencapai Rp33,74 Triliun dan volume transaksi yang mencapai 14,6 juta transaksi.
Tak hanya di lapak dagangan, transformasi dalam bentuk digitalisasi sistem keuangan yang dipimpin BI Sulsel ini juga telah merambah tata kelola pemerintah daerah melalui integrasi pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai.
“Beberapa pemerintah daerah di Sulsel menunjukkan kinerja yang membanggakan dalam Championship TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) 2025, Provinsi Sulsel, Kota Makassar, dan Kabupaten Sidrap berhasil meraih peringkat pertama, sementara Kabupaten Luwu menempati peringkat kedua. Capaian tersebut mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah paerah di Sulsel dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” terang Rizki.
Kini, sambil terus memacu infrastruktur dan literasi keuangan bersama stakeholder terkait, BI Sulsel telah berhasil membuktikan bahwa Sulsel bukan lagi sekadar pengikut arus, melainkan pelopor utama yang menggerakkan roda ekonomi digital di Kawasan Timur Indonesia. (fds)
