Di Forum Nasional UIN Alauddin, Vonny Ameliani Suardi Buka Ruang Kritik terhadap Pemerintah Berbasis Data
MAKASSAR — Ketua KNPI Sulawesi Selatan, Vonny Ameliani Suardi, menegaskan pentingnya keterbukaan terhadap kritik dan masukan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, kritik yang disertai data dan gagasan konstruktif dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki program pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Vonny saat menjadi salah satu pemateri dalam Seminar Nasional Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Senin (12/10/2026).
Seminar yang mengusung tema “Siapa yang Mengawasi Kekuasaan? Mata Rakyat: Memastikan Keadilan” itu berlangsung di Ruang Senat, Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus II UIN Alauddin Makassar. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan universitas dan fakultas, dosen, staf, serta mahasiswa.
Dalam forum tersebut, Vonny membahas peran masyarakat dalam mengawasi pemerintah. Ia menjelaskan, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terhadap kebijakan publik.
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Gerindra itu mengatakan, masyarakat perlu berani menyampaikan kritik apabila menemukan program pemerintah yang dinilai masih membutuhkan perbaikan.
Namun, ia berharap kritik tersebut disertai data yang jelas dan gagasan yang dapat menjadi alternatif solusi.
“Kalau ada program pemerintah yang masih perlu dikoreksi atau diperbaiki, silakan sampaikan apa yang menjadi masukan dan kritik. Kami sangat membuka diri terhadap masukan tersebut, tetapi mohon disampaikan dengan data dan ide yang lebih baik,” ujar Vonny.
Ia menegaskan, keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Masukan publik diharapkan dapat membantu mengevaluasi pelaksanaan program agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Vonny juga memberikan perhatian khusus terhadap peran perguruan tinggi dan kalangan akademisi dalam mengawal kebijakan pemerintah. Menurutnya, kampus memiliki kapasitas keilmuan untuk memberikan masukan melalui kajian akademik, penelitian, dan rekomendasi berbasis data.
Karena itu, ia mengajak para akademisi untuk menyampaikan hasil pemikiran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki berbagai program pembangunan di Indonesia.
“Terutama pihak kampus dan akademisi, silakan sampaikan segala masukannya berdasarkan data dan hasil pemikiran akademik. Apa yang kira-kira bisa diperbaiki dan apa yang lebih baik untuk program-program di Indonesia,” katanya.
Sebagai Ketua KNPI Sulawesi Selatan sekaligus kader Partai Gerindra yang duduk di DPRD Sulsel, Vonny menyatakan terbuka terhadap kritik dan saran yang bertujuan mendorong perbaikan kebijakan. Ia menilai, pembangunan nasional membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, pemuda, dan kalangan akademisi.
Menurutnya, perbedaan pandangan dapat menjadi bagian dari upaya mencari solusi, selama disampaikan dengan argumentasi yang jelas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Bapak Presiden sendiri dan kami sebagai kader Gerindra tentunya berharap kita bisa bersama-sama membangun Indonesia,” tutup Vonny.
Seminar nasional tersebut menjadi ruang diskusi bagi kalangan akademisi dan peserta untuk membahas pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan serta peran masyarakat dalam memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan publik dan keadilan.(*)
