RADARMAKASSAR.ID — Tiga program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, disebut telah berjalan dan mulai dirasakan manfaatnya di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.
Pelaksanaan program tersebut menjadi bagian dari kinerja pemerintahan Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari bersama Wakil Bupati Abustan A. Bintang yang akan genap setahun memimpin pada 20 Februari mendatang.
Dalam keterangannya, Andi Ina menyebut pemerintahan yang dipimpinnya berkomitmen mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkeadilan, maju berkelanjutan, dan sejahtera lebih cepat.
Meski menghadapi tantangan berupa defisit anggaran sekitar Rp40 miliar serta pengurangan dana transfer pusat sebesar Rp133 miliar, sejumlah program prioritas tetap dapat berjalan.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Barru pada Maret 2025 tercatat sebesar 8 persen atau turun 0,31 poin dibanding tahun sebelumnya,” ucap Andi Ina dalam sebuah diskusi di Makassar, Selasa (17/2).
Pemerintah daerah juga berhasil memperoleh program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi anak-anak pra-sejahtera.
“Program ini didukung anggaran sekitar Rp270 miliar dengan lokasi pembangunan di Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja,” tuturnya.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan melalui operasional 14 dapur layanan.
Di sektor kelautan dan perikanan, Barru juga memperoleh program Kampung Nelayan dengan nilai anggaran sekitar Rp9 miliar yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.
“Pada sektor pertanian, produksi padi di Kabupaten Barru meningkat signifikan. Tahun 2025, produksi tercatat mencapai 139.484 ton gabah kering giling atau naik sekitar 21,81 persen dibanding 2024 yang sebesar 114.510 ton,” ungkapnya.
Lanjut Andi Ina, peningkatan ini dikaitkan dengan program percepatan tanam yang mendorong intensitas tanam lebih dari dua kali dalam setahun.
Pemerintah daerah juga mencatat penurunan tingkat pengangguran, antara lain melalui pengangkatan sekitar 2.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu serta penyerapan tenaga kerja melalui program MBG.
Sementara itu, Konsultan dan Peneliti, Muh Asratillah, menilai pemerintah Kabupaten Barru berupaya menyelaraskan pembangunan daerah dengan program strategis nasional.
Menurutnya, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif, seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini berada di kisaran 75 poin serta pertumbuhan ekonomi yang naik dari 4,92 persen pada 2024 menjadi 5,13 persen pada 2025.
“Kepemimpinan daerah saat ini ditandai dengan pola kolaboratif, adaptif, dan komunikatif, termasuk melalui upaya konsolidasi birokrasi dengan pelantikan ratusan pejabat untuk mempercepat implementasi kebijakan,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Akademisi dan Pengamat Politik Pemerintahan, Andi Luhur Prianto.
Ia menilai konsolidasi elite politik di Barru cukup kuat dan menghadirkan kombinasi kepemimpinan antara politisi dan teknokrat.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan serta pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir hingga pegunungan.
“Tantangan pemerintah daerah ke depan adalah mengeksekusi program RPJMD di tengah keterbatasan anggaran, sekaligus menjaga komunikasi publik agar masyarakat memahami proses pembangunan yang berjalan,” tutupnya.(**)
