MAKASSAR — Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin kembali menjadi rujukan pemerintah daerah lain dalam pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kota Pekanbaru di Balai Kota Makassar, Jumat (10/7/2026).
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, disaksikan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dari kedua pemerintah daerah.
Agung mengungkapkan, kunjungannya ke Makassar bertujuan mempelajari berbagai inovasi pemerintahan yang telah dijalankan Pemkot Makassar. Sebelum menghadiri agenda resmi, ia bersama rombongan berkeliling kota dan berdialog dengan warga.
“Dari survei sederhana yang kami lakukan, hampir 95 persen masyarakat menyatakan senang dengan kepemimpinan Pak Munafri Arifuddin,” ujarnya.
Menurut Agung, Makassar layak menjadi contoh karena mampu membangun tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin modern. Selain memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia Timur, Makassar juga menghadapi tantangan yang serupa dengan Pekanbaru, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman dan inovasi.
Kerja sama kedua daerah mencakup pengembangan potensi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pelayanan publik, hingga penguatan pelayanan perizinan terpadu berbasis digital.
Munafri menegaskan, kerja sama tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi wadah bagi kedua daerah untuk saling belajar dan bertukar praktik terbaik.
“Kami juga ingin mempelajari sistem yang dilakukan teman-teman di Pekanbaru. Jadi kerja sama ini bukan hanya Pekanbaru belajar dari Makassar, tetapi Makassar juga ingin belajar dari Pekanbaru,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Munafri memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Makassar. Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 6,61 persen, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi sekitar 4,42 persen, inflasi tetap terjaga di kisaran 2,51 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Makassar menempati peringkat ketujuh nasional.
Ia juga menyampaikan target memperkuat kapasitas fiskal daerah agar PAD pada 2027 mampu melampaui dana transfer pemerintah pusat.
Munafri turut memperkenalkan sejumlah program unggulan, di antaranya Makassar Creative Hub sebagai pusat pengembangan talenta muda melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, serta penghubung antara pencari kerja dengan dunia usaha. Program tersebut bahkan mulai menarik minat perusahaan global, termasuk Apple Developer Academy dan Netflix untuk menjajaki kolaborasi.
Selain itu, Pemkot Makassar memperkuat perlindungan sosial dengan membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 81 ribu pekerja rentan dan pekerja keagamaan, serta menambah sekitar 45 ribu peserta program Jaminan Hari Tua pada 2026.
Di bidang transformasi digital, seluruh layanan pemerintah kini diintegrasikan melalui aplikasi Lontara+ atau Makassar Super Apps sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik dalam satu platform. Langkah tersebut menjadi salah satu inovasi yang ingin dipelajari Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya. (*)
