Makassar, Radarmakassar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 lingkup Pemerintah Kota Makassar di Hotel Claro, Senin (6/7/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Inspektorat Kota Makassar itu diikuti seluruh kepala OPD, camat, sekretaris, dan kepala subbagian perencanaan perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen utama untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta menjadi tolok ukur tata kelola yang baik.
Ia menekankan pentingnya peran perencanaan di setiap perangkat daerah agar seluruh program berjalan sesuai sasaran. Menurutnya, perencanaan yang baik menjadi fondasi keberhasilan pelaksanaan program pemerintah sehingga diperlukan sinergi antarlembaga untuk menghindari tumpang tindih program.
Munafri juga meminta seluruh OPD memastikan setiap kebijakan dan penganggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menilai koordinasi yang baik antarlembaga menjadi kunci agar program pemerintah mampu menjawab kebutuhan warga.
Dalam kesempatan itu, Munafri mengungkapkan nilai SAKIP Pemerintah Kota Makassar mengalami penurunan. Kondisi tersebut, katanya, harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk melakukan pembenahan, baik dari sisi dokumen maupun sistem kerja, karena berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik di era digital. Menurutnya, pemerintah harus mampu menjelaskan setiap kebijakan kepada masyarakat agar tidak mudah dipengaruhi opini negatif yang berkembang di ruang publik.
Selain itu, Munafri menegaskan setiap keputusan pemerintah harus didasarkan pada aturan dan fakta sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta seluruh perangkat daerah segera memperbaiki implementasi SAKIP dengan memperkuat sistem kerja yang mampu menghasilkan bukti kinerja berkualitas.
Munafri juga meminta Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terus memberikan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan kepada seluruh perangkat daerah. Ia mengimbau jajaran OPD tidak ragu berkonsultasi dengan Inspektorat apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas maupun penerapan regulasi.
Melalui bimbingan teknis tersebut, Munafri berharap kapasitas aparatur semakin meningkat dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil semakin kuat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat. (*)
