Makassar, Radarmakassar.id — Tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Makassar menunjukkan penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut disebut tidak lepas dari sinergi Pemerintah Kota Makassar bersama TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh agama, dan masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan penguatan peran Forkopimda dan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan Kota Makassar yang aman, damai, dan kondusif, yang digelar Pemerintah Kota Makassar melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Hotel Swiss-Bell, Jalan Ujung Pandang, Senin (31/8).
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kepala Kesbangpol Makassar, Dandim Makassar, Kapolrestabes Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Kapolres Pelabuhan, Danintel Kodam XIV/Hasanuddin, Dansatrol Lantamal IV Makassar, FKUB, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, berdasarkan pemaparan kepolisian, terjadi penurunan angka kriminalitas maupun berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban di Kota Makassar.
“Kalau dari sisi kriminalitas, kita bekerja sama dengan seluruh Forkopimda. Tadi sudah dipaparkan oleh Kapolres bahwa angka-angka, baik kriminalitas maupun kegiatan yang mengganggu jalannya ketertiban, mengalami penurunan,” kata Munafri.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak lengah. Keamanan dan ketertiban, kata dia, harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tugas aparat keamanan.
“Yang menjaga keamanan bukan hanya aparat keamanan, tapi keamanan yang ada di kota ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Munafri juga meminta kegiatan penguatan Forkopimda dan ormas tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Kesbangpol diminta terus melakukan komunikasi, koordinasi, dan pengawasan agar hasil pertemuan dapat diterapkan secara nyata di tengah masyarakat.
Ia menilai keberadaan ormas menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ormas diharapkan menjadi mitra pemerintah sekaligus mata dan telinga di tengah masyarakat.
“Kalau kondisi saat ini mengalami penurunan, bukan berarti berhenti sampai di situ. Kita harus memastikan ini bisa lebih baik lagi,” katanya.
Empat Pilar Penguatan Keamanan
Munafri menjelaskan, Pemkot Makassar terus membangun sistem keamanan kota melalui sejumlah pendekatan, termasuk pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan masyarakat.
Salah satunya melalui digital surveillance dengan mengintegrasikan ribuan kamera CCTV hingga ke pelosok lorong yang terkoneksi melalui jaringan fiber optic dan dipantau melalui war room.
Menurutnya, sejumlah jaringan CCTV saat ini masih dalam tahap pemeliharaan dan interkoneksi. Namun, sistem tersebut ditargetkan segera kembali berfungsi secara optimal untuk membantu pemantauan keamanan kota.
Selain teknologi, penguatan keamanan dilakukan melalui sinergi Pemkot Makassar bersama Polri, TNI, Satpol PP, serta unsur lainnya.
Pemkot juga mengandalkan layanan darurat 112 yang beroperasi 24 jam dan bebas pulsa untuk merespons berbagai kejadian, mulai dari kriminalitas, persoalan medis hingga bencana.
Penguatan keamanan juga dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas di lorong-lorong. Munafri menyebut sekitar 80 persen masyarakat Makassar tinggal di kawasan permukiman yang dikenal sebagai lorong.
“Interaksi yang dibangun di dalam lorong sangat padat. Karena itu, pola komunikasi dan pengawasan berbasis komunitas menjadi sangat penting,” jelasnya.
Ia menambahkan, dukungan Babinsa, patroli kepolisian dan Satpol PP, serta penerapan kamera pemantau lalu lintas atau ETLE juga menjadi bagian dari sistem pengawasan keamanan kota.
Kriminalitas dan Tawuran Menurun
Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan, penurunan gangguan keamanan terlihat dalam beberapa waktu terakhir.
Ia menyebut, dalam sepekan terakhir tidak ditemukan kejadian tertentu yang sebelumnya kerap terjadi hampir setiap hari. Sementara kasus balap liar tercatat empat kali dan perkelahian kelompok empat kali di wilayah Tallo.
Selain itu, kepolisian juga menangani sejumlah kasus narkoba, pencurian dengan kekerasan, dan penganiayaan.
Dalam periode tersebut, polisi mengamankan 55 pelaku. Namun, tidak seluruhnya diproses sebagai tersangka.
“Dari 55 pelaku kejahatan itu, tidak semua tersangka. Hanya lima yang tersangka dan sisanya kami bina,” kata Arya.
Kepolisian, lanjutnya, juga menerapkan pendekatan restorative justice bagi mereka yang tidak terbukti melakukan tindak pidana, dengan melibatkan pemerintah kota, kapolsek, kecamatan, dan kelurahan dalam proses pembinaan.
Penurunan juga terlihat pada aksi unjuk rasa. Arya menyebut, dari 69 rencana aksi unjuk rasa, hanya 25 yang terlaksana.
Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kondisi sebelumnya yang bisa mencapai ratusan rencana aksi dalam satu pekan.
“Selama kurang lebih enam bulan terakhir ini, kita rasakan Makassar benar-benar situasinya aman,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kondisi Makassar saat puncak aksi unjuk rasa pada 27 Agustus lalu. Melalui koordinasi antara kepolisian, pemerintah kota, TNI, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mahasiswa, aksi dapat berlangsung aman dan selesai sekitar pukul 18.00 Wita.
Menurut Arya, komunikasi menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas tersebut.
“Unjuk rasa adalah hak asasi manusia, tetapi jangan sampai mengganggu hak asasi manusia lainnya,” katanya.
Arya menilai salah satu faktor yang turut membantu pengendalian keamanan di tingkat masyarakat adalah keberadaan RT/RW yang dipilih secara langsung. Struktur tersebut dinilai memudahkan komunikasi dan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan.
Ia mencontohkan, aksi balap liar dan tawuran yang sebelumnya hampir setiap hari terjadi, kini frekuensinya jauh berkurang.
“Penurunannya drastis. Unjuk rasa yang dulu bisa ratusan dalam satu minggu, sekarang hanya sekitar 24 sampai 25. Ini pencapaian yang luar biasa di Kota Makassar,” ungkapnya.
Meski demikian, Arya menegaskan kondisi aman tersebut harus terus dijaga. Kepolisian bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat akan memperkuat komunikasi serta langkah pencegahan untuk menekan angka kriminalitas.
“Meraih itu mudah, tapi sekarang kita tinggal merawat. Jangan sampai kondisi ini kembali menurun,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Makassar, Fatur Rahim menekankan pentingnya kolaborasi, kebersamaan, dan komunikasi antara pemerintah, Forkopimda, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga.
Menurutnya, Makassar sebagai kota metropolitan memiliki tantangan keamanan yang kompleks sehingga membutuhkan koordinasi berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menangkal penyebaran informasi yang tidak tepat atau hoaks yang dapat memicu gangguan keamanan.
“Komunikasi adalah salah satu kunci daripada penyelesaian segala masalah,” katanya.
Kesbangpol memastikan hasil pertemuan tersebut akan ditindaklanjuti melalui evaluasi dan koordinasi secara berkala, termasuk merumuskan solusi serta pola penanganan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan di Kota Makassar. (Jar)
