MAKASSAR, Radarmakassar.id – Pemerintah Kota Makassar menargetkan penghentian sistem open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang dan mulai menerapkan sistem sanitary landfill pada Agustus 2026. Kebijakan ini dibarengi dengan kewajiban pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan perubahan sistem pengelolaan sampah dilakukan sebagai tindak lanjut atas sanksi administrasi yang diterima TPA Makassar dari Kementerian Lingkungan Hidup. Menurutnya, pencabutan sanksi hanya dapat dilakukan jika pengelolaan sampah telah memenuhi standar yang ditetapkan.
“TPA tidak lagi menerima sampah secara utuh, tetapi hanya residu atau sampah yang sudah tidak bisa diolah lagi di tingkat rumah tangga maupun tempat pengolahan sampah masyarakat,” kata Munafri, Selasa (7/7/2026).
Ia menargetkan penerapan sistem tersebut mulai 1 Agustus. Pemkot Makassar juga akan mengurangi volume pengangkutan sampah ke TPA seiring diterapkannya pemilahan sampah dari sumbernya.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkot akan memperbanyak Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di seluruh kecamatan. Munafri menegaskan setiap kecamatan wajib memiliki TPS 3R, bahkan di Kecamatan Biringkanaya direncanakan terdapat tiga lokasi pengolahan.
Munafri menjelaskan masyarakat cukup memisahkan sampah organik dan nonorganik. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos melalui metode seperti biopori atau teba modern, sedangkan sampah nonorganik dapat didaur ulang atau dikumpulkan untuk dijual.
Menurutnya, sejumlah kelurahan telah mulai menerapkan budaya memilah sampah dengan memberikan penanda pada rumah tangga yang telah melakukan pemilahan. Meski mengubah kebiasaan masyarakat tidak mudah, Pemkot akan terus melakukan sosialisasi secara berkelanjutan.
“Ini tugas kita bersama-sama untuk memastikan bahwa TPA kita nantinya ini menjadi TPA yang benar-benar menjadi TPA sanitary landfill yang hanya membawa residu ke sana,” pungkasnya. (Jar)
